BPPM Gresik Segera Hentikan Reklamasi Tempat Dok Kapal Ilegal
Editor: Revol
Wartawan: Syuhud
Kamis, 05 Maret 2015 15:37 WIB
GRESIK (BangsaOnline) - BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik akhirnya turun ke lapangan di Desa Ngimboh Kecamatan Ujungpangkah untuk melihat langsung aktivitas reklamasi pantai untuk tempat dok kapal. Setelah ditelusuri, ternyata benar, reklamasi pantai untuk dok kapal itu tidak kantongi izin alias ilegal.
"Memang setelah BPPM telusuri, ternyata reklamasi tidak kantongi izin," kata Kepala Bidang Penanaman Modal pada BPPM Pemkab Gresik, Subhan, Kamis (5/3).
BACA JUGA:
Pemprov Jatim Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Sampang
Tepis Tudingan Izin Reklamasi PT GSM, Kepala DPMPTSP Bangkalan: Itu Kewenangan Pusat
Pertanyakan Dugaan Kejanggalan Reklamasi Laut, Sejumlah LSM Datangi Kantor DLH dan Perizinan Jatim
Komad Kecam Reklamasi Pantai Tlanakan yang Diduga Tak Berizin, DLH Pamekasan Siap Laporkan
Menurut Subhan, hasil dari penelusuran reklamasi untuk dok kapal ilegal di Desa Ngimboh Kecamatan Ujungpangkah tersebut sudah dilaporkan ke Kepala BPPM, Agus Mualif.
"Pak Agus meminta agar reklamasi ilegal itu untuk diproses dan dihentikan," tutur Subhan.
Untuk itu, lanjut Subhan, BPPM akan segera lakukan eksekusi dan penghentian aktivitas reklamasi pantai ilegal yang ditengarai milik oknum anggota DPRD Gresik ini. Namun karena BPPM bukan selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki wewenang untuk eksekusi para pelanggar Perda (peraturan daerah), maka eksekusi akan diserahkan ke Stapol PP.
Simak berita selengkapnya ...