Masih Temukan Kerumunan, Fraksi PKB Desak Pemkab Tuban Perbaiki Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Gunawan Wihandono
Minggu, 18 Juli 2021 18:56 WIB

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban, Syafi'udin.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tuban mendesak pemkab memperbaiki jalannya proses vaksinasi, lantaran masih ditemukan berkerumun. Dikhawatirkan apabila hal itu terus dibiarkan, justru akan menimbulkan klaster baru.

"Kemarin saat rapat kerja pimpinan dan anggota DPRD dengan eksekutif sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan vaksin harus dievaluasi. Jangan sampai terjadi kerumunan dan tidak mematuhi prokes," terang Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban, Syafi'udin saat dikonfirmasi, Minggu (18/7).

Alumni Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini menegaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harusnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Di mana pada pasal 4 diterangkan bahwa tujuan pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk mengurangi transmisi/penularan.

Selanjutnya, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid serta mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Serta, melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

"Seharusnya Pasal 4 PMK Nomor 10 tahun 2021 ini bisa menjadi dasar. Bukan sebaliknya, ketika pelaksanaan vaksin malah mengabaikan prokes hingga terjadi penularan. Karena masyarakat sering berkerumun dan tidak tertib," beber Sekretaris Dewan Kehormatan DPP IKA Fakultas Hukum Undip ini.

Ia juga menyarankan agar ada evaluasi dan penataan waktu serta zona sesuai dengan jumlah vaksin. Termasuk jumlah nakes dan logistik nakes, sebagaimana tertera pada PMK Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 5.

"Karena di puskesmas pun masih berkerumun, sehingga pelaksanaan vaksin harus ditinjau ulang," tuturnya.

Syafi'udin juga mengungkapkan, bahwa selama ini pemantauan dan penanggulangan kejadian setelah vaksin ini belum optimal. "Di lapangan masih banyak kejadian pasca vaksin tambah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia," ujar Anggota DPRD Komisi I ini.

Mirisnya, lanjut dia, polemik tersebut tidak terkontrol Pemkab Tuban sama sekali. Bahkan, nihil data atau laporan dari masyarakat karena takut atas status label yang terkena Corona.

"Terakhir, sebaiknya pemkab meninjau ulang kegiatan yang bersifat lucu. Termasuk penyemprotan disinfektan oleh BPBD pada beberapa hari kemarin. Karena itu hanya memboroskan anggaran. Sedangkan, banyak nakes yang tumbang, malah ini membuat kegiatan yang sudah tidak urgent lagi," pinta Mas Udin, sapaan akrabnya. (gun/ian)