Wajah Baru Afghanistan? As’ad Ali: Rabbani Pernah Minta NU Memoderasi Rakyat Afghanistan
Editor: MMA
Kamis, 19 Agustus 2021 09:59 WIB
Oleh: KH As'ad Said Ali (Wakil Ketua BIN (1999-2007) dan Wakil Ketua Umum PBNU (2010-2015)---
Pemerintah Afghanistan baru belum terbentuk. Salah seorang jubir Taliban Suhail Shaheen menyatakan akan dibentuk pemerintahan yang “inklusif”. Maksudnya bukan pemerintahan eksklusif yang hanya terdiri dari tokoh tokoh Taliban.
BACA JUGA:
Amerika Bentuk Mujahidin, Putin pun Tunjuk Si Rambut Putih Komandan Perang
China Kecam Aksi AS Tembak Balon Udara yang Dituduh Alat Mata-mata
Fakta Unik Negara Qatar: Tuan Rumah Piala Dunia 2022
Ikuti Keseruan Indonesia International Book Fair 2022 di Jakarta Convention Center
Tokoh Taliban Amir Khan Muttaqi mengungkapkan adanya serangkaian pembicaraan yang sedang berlangsung antara Taliban dengan mantan Presiden Karzai dan Ketua Dewan Tinggi Perdamaian, Abdullah Abdullah.
Wajah Afghanistan baru di bawah Taliban mulai ditampilkan ke publik. Mulai dari larangan memakai burqa (penutup muka) bagi wanita, perintah dokter dan perawat wanita untuk terus bekerja, izin pemudi Afgan untuk belajar.
Taliban juga memberi jaminan keselamatan warga negara asing dan ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara termasuk Amerika Serikat.
Imarah Islam Afganistan tampaknya akan menampilkan wajah baru guna menyatukan Afghanistan yang porak poranda setelah konflik lebih kurang selama 41 tahun. Ada beberapa faktor strategis yang mempengaruhi hal itu :
Pertama, faktor geo - politik regional. Mullah Omar yang pada waktu itu belum menjadi tokoh nasional menyikapi situasi kacau di daerahnya setelah melihat para warlord yang menindas rakyat dengan memeras, memperkosa, dan pelanggaran hukum lainnya.
Sebabnya, Mujahidin disibukkan perseteruan berebut kekuasan. Keberanian Mullah Omar tersebut menarik dukungan masyarakat luas. Momen tersebut oleh Saudi dan Pakistan dimanfaatkan untuk mendukung gerakaan Mullah Omar dengan memperluas perlawanan rakyat dan hal itu dilatarbelakangi oleh sikap pemerintahan Mujahidin yang lebih mengakomodir Iran dan India, sehingga dianggap mengganggu keseimbangan geopolitik regional.
Mullah Omar muncul sebagai tokoh nasional dan kemudian didapuk sebagai pemimpin Taliban.