Dugaan Cacat Hukum Pembangunan Jembatan di Desa Dukuhmojo Jombang Tuai Komentar Aktivis
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Aan Amrulloh
Sabtu, 02 Oktober 2021 19:11 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Pembangunan jembatan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), yang menghubungkan dua desa yakni Desa Dukuhmojo dan Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang diduga cacat hukum membuat beberapa aktivis berkomentar.
Salah satunya Julianto, aktivis LSM Serikat Rakyat Bersatu (SRB). Dirinya menilai Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) yang melakukan pembangunan jembatan itu tidak mematuhi aturan yang ada.
BACA JUGA:
Bikin Takut Nasabah, Debt Collector di Jombang Malah 'Cosplay' Jadi TNI
2 Pekan, Satresnarkoba Polres Jombang Tangkap 13 Tersangka dari 12 Kasus
Polres Jombang Ungkap Peredaran Uang Palsu, Sita BB Upal Mencapai Miliaran Rupiah
Ditlantas Polda Jatim Beberkan Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata di Tol Jombang
"Apapun itu, yang namanya desa penyangga (Desa Tanggalrejo) harus dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan dalam pengerjaan jembatan ini, ya harus diluruskan, karena itu cacat hukum," ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (02/10/21).
Dikatakannya, pembangunan jembatan itu bersumber dari APBN. Oleh karenanya pasti ada pendamping. "Dalam hal ini otoritas pendamping jelas. Kemungkinan, saking otoriter dan sulitnya Kades Dukuhmojo ini, sehingga pendamping tidak berani," tegas Juli.
Simak berita selengkapnya ...