NasDem Kawal Aspirasi Nelayan Jatim, Minta PP 85 Tahun 2021 Dicabut

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 25 Oktober 2021 20:34 WIB

DPW Partai NasDem Jawa Timur menerima kedatangan nelayan dari berbagai daerah di Jatim. Mereka meminta PP No 85 Tahun 2021 dicabut. foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPW Partai NasDem Jawa Timur menerima kedatangan dari berbagai daerah di Jatim, serta memberikan fasilitas kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya hingga ke pusat.

Ada 33 dari berbagai kabupaten/kota, berangkat bersama fraksi NasDem provinsi menuju Jakarta untuk menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.

Namun, sebelum acara pelepasan dari Kantor DPW , mereka juga melakukan penyampaian pendapat serta pembahasan bersama para Fraksi NasDem Provinsi Jatim dan pengurus DPW NasDem lebih dulu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW , Sri Sajekti Sudjunadi menjelaskan bahwa pemberangkatan para itu bermula dari Pamekasan yang melakukan aksi demo besar-besaran di gedung DPRD beberapa waktu lalu.

"Saat itu mereka menuntut PP No 85, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PP itu memberatkan mereka," kata perempuan yang akrab disapa Jeannete, Senin, (25/10/2021).

Dari aksi yang dilakukan , ternyata direspons oleh Anggota Dewan NasDem Pamekasan, hingga kemudian aspirasi itu dibawa ke DPW untuk dilakukan pembahasan mengenai solusi para .

"Waktu itu kita memang punya dua opsi. Opsi pertama yaitu fraksi kita meneruskan aspirasi mereka ke pusat tanpa melibatkan . Opsi kedua yaitu, meneruskan aspirasi dengan memfasilitasi mereka untuk berangkat ke Jakarta. Akhirnya, opsi kedua yang kita pilih," ujar Jeanette.

Alasan dipilihnya opsi kedua adalah, bentuk sikap DPW untuk turut mengawal aspirasi mereka, dan memastikan tidak dibiarkan berjuang sendirian.

Di Jakarta nantinya, masih kata Jeanette, para bersama Fraksi NasDem provinsi akan bertemu dengan ketua fraksi dan pimpinan Fraksi NasDem Pusat di Jakarta, guna menyampaikan pendapat, yakni agar PP No. 85 tahun 2021 dicabut.

"Jadi di PP tersebut, ada beberapa poin, yang di antaranya mengatur bahwa mereka dikenakan beban pajak. Sementara di PP sebelumnya, seperti PP No 75 tahun 2015, kapal yang memiliki kapasitas 5 GT (gross ton) sampai 29 GT, itu tidak dikenakan pajak. Ini yang membuat mereka begitu berat," sambungnya.

Simak berita selengkapnya ...

1 2

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video