KPU Jatim Ajukan Anggaran Pilgub Rp 1,9 Triliun, DPRD Jatim: Tak Masalah, Asal...

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Jumat, 29 Oktober 2021 21:35 WIB

Anwar Sadad, S. Ag, M, Si, Wakil Ketua DPRD Jatim. foto: istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggaran Pilgub Jawa Timur 2024 mengharuskan pengalokasian dana secara multiyears. Apalagi, anggaran pada pesta demokrasi untuk memilih Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur itu diprediksi berjumlah besar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menyebut telah mengusulkan estimasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun kepada Pemprov Jatim. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding gelaran pilgub sebelumnya.

Wakil Ketua Anwar Sadad mengatakan, hingga saat ini berapa kebutuhan terkait Pilgub Jatim mendatang memang belum dapat dipastikan.

"Asal angka yang diajukan KPU tersebut memiliki payung hukum, penganggarannya tidak menjadi masalah. Akan tetapi DPRD tidak tahu, karena belum ada pembicaraan," kata Sadad dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (29/10/2021).

Menurut Sadad, anggaran untuk kebutuhan Pilgub Jatim tidak mungkin dapat dirampungkan dalam satu tahun anggaran, melainkan harus multiyears. Sehingga dengan demikian, sudah harus dibentuk dana cadangan. Dasar hukum pembentukan dana cadangan nantinya melalui perda.

"Nah, berapa target pembentukan dana cadangan seharusnya diperhitungkan sejak awal, sehingga bisa dialokasikan besarannya di setiap tahun anggaran," ucap Sadad.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, perihal anggaran, baru diketahui kebutuhannya jika sudah diketahui desain pemilu.

"Konsepnya kan begitu, money follow function, dalam bahasa lain value for money. Menurut saya, kebutuhan bisa dibicarakan dulu, jangan dananya dulu. Kalau begini, muncul kebutuhan dana sebelum ada pembicaraan dengan DPRD, kesannya kan seperti fait accompli," terangnya.

"Pada dasarnya, pemilu berkualitas itu bukan kebutuhan KPU saja. Itu merupakan kebutuhan kita bersama, semua rakyat Jawa Timur," ucap Sadad yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur.

Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan itu menyebut, pada dasarnya pihaknya tak mempersoalkan besaran anggaran. Sebab, demokrasi yang berkualitas di antaranya juga harus didukung oleh anggaran yang cukup.

Namun, dia menegaskan kebutuhan anggaran itu harus dibuka ruang publik agar semua pihak terlibat menyampaikan pikiran-pikiran, karena pemilu merupakan kebutuhan bersama. "Baru kemudian dihitung kebutuhan dananya," pungkasnya.

1 2

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video