Suwito Saren Satoto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 769 usulan terkait akses sarana prasarana penunjang perekonomian masuk ke DPRD Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Blitar tahun 2023.
Kata dia, masalah jalan rusak masih menjadi problem yang dirasakan warga Kabupaten Blitar. Terbukti, usulan pembangunan akses sarana dan prasarana penunjang perekonomian mendominasi dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Blitar tahun 2023.
BACA JUGA:
- Maling di Blitar Terekam CCTV Beraksi Bak Film Horor di Rumah Warga yang Ditinggal Mudik
- Video Harimau Jawa Berada di JLS Blitar Viral di Media Sosial, Ternyata Hoaks
- Kasus Pengeroyokan Santri Hingga Tewas di Blitar, Ternyata Dianiaya 17 Orang
- Sopir Diduga Mabuk, Katana Jungkir Balik Usai Tabrak 2 Pemotor dan 1 Mobil di Blitar
"Usulan terkait sarpras paling banyak. Kita bisa menduga usulan ini didominasi terkait apa, tentunya soal sarpras jalan. Karena memang banyak jalan rusak ringan, sedang, dan berat. Tapi dari 760 ini, adalah usulan untuk rusak berat dan sedang," kata Suwito.
Dia menuturkan ada 1.068 usulan yang masuk. Selain didominasi usulan pembangunan akses sarana dan prasarana penunjang perekonomian, ada pula usulan soal penguatan ketahanan sosial sebanyak 169 usulan dan pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif 78 usulan.
Selanjutnya pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD, peningkatan pendapatan daerah 11 usulan, serta peningkatan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan 50 usulan. Usulan yang tertuang dalam pokok pikiran dewan ini merupakan prioritas pembangunan RKPD tahun 2023.
"Kabupaten Blitar ada utara, selatan, dan pinggiran. Tentunya tindakan yang diambil nantinya bukan membagi porsi anggaran secara sama, tapi mempertimbangkan faktor objektivitas dari bentuk bangunan itu sendiri," imbuhnya.
Dengan berbagai macam usulan, pemerintah diminta menyesuaikan dengan anggaran yang ada dengan menentukan prioritas.
"Seperti Blitar selatan dan pinggiran, ada indeks kemahalan. Ada jarak antara sumber material dengan lokasi kegiatan. Tentu di sana lebih besar membutuhkan anggaran dibanding daerah yang lebih dekat dengan sumber material. Harusnya pembagian anggaran berbeda," lanjut Suwito.
Suwito menambahkan, dengan usulan yang dimasukkan ke dalam dokumen pokok pikiran dan disampaikan dalam Musrenbang RKPD tahun 2023 diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja DPRD dalam menyejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
