BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Abdurrahman Thohir mengapresiasi Aparat Penengak Hukum (APH) terkait banyaknya pendamping PKH dan perangkat desa yang ditetapkan jadi tersangka korupsi.
Namun Thohir berharap, aparat penegak hukum melakukan penindakan secara objektif dan profesional.
BACA JUGA:
- PGRI Bangkalan Terima Aduan Kepala Sekolah yang Resah karena Didatangi LSM Mengaku Wartawan
- Pura-Pura Numpang Sholat, Maling Gasak Motor Jemaah Masjid di Bangkalan
- Razia Balap Liar di Akses Suramadu, Polres Bangkalan Amankan 46 Motor dan 44 Remaja
- Bansos PKH BPNT BLT Tidak Cair? Coba Lakukan Langkah ini
"Kami berharap, kasus ini ditindak secara profesional. Karena ada indikasi selama ini apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memunculkan psikologis hukum terhadap pelaksana pemerintah, khususnya di tingkat desa," ujar Thohir saat konferensi pers di Cafe dan Resto di Halim Perdanakusuma, Bangkalan, Kamis (14/7/2022).
Ia berharap penindakan terhadap tersangka penyalahgunaan dana BLT, PKH atau lainnya dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Sudah ada beberapa kepala desa yang dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh aparat. Ini harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku," terangnya.
Sehingga dalam hal ini, pihaknya terus mendukung dan mengapresiasi kepada aparat penegak hukum terkait penindakan yang dilakukan di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, penindakan itu perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan Bangkalan menjadi kondusif.
"Kejadian ini kami harap bisa menjadi suatu pembelajaran dan melakukan langkah taktis untuk pembinaan pola pemerintahan khususnya di tingkat desa", pungkasnya. (ida/uzi/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News