Bupati Bojonegoro Minta Perangkat Desa Transparan Kelola BKD

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, mengajak para kepala desa beserta seluruh perangkatnya mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Ini dilakukan agar Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang digelontor pemerintah daerah setempat bisa digunakan secara tepat dan pertanggungjawabannya jelas.

"Pemkab telah mensupport melalui BKD. Seluruh dana yang masuk merupakan konstruksi dari keuangan desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, RT dan RW, semuanya berhak memantau dana tersebut untuk apa saja," ujarnya saat membuka Workshop Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Angling Darma, secara virtual, Senin (25/7/22).

Ia menuturkan, kebijakan-kebijakan yang ada di desa seperti halnya infrastruktur, sanitasi, dan RTLH semua dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Pemkab Bojonegoro bisa memantau dan melihat kemampuan anggaran di masing-masing desa penerima BKD.

"Mau tidak mau, siap tidak siap semua perangkat harus tahu dan faham tentang pengelolaan sistem keuangan desa. Sebab makin hari makin banyak tuntutan akuntabilitas," tuturnya.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro itu mengambil tema 'Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Siskeudes sebagai bentuk percepatan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel'.

Kepala DPMD Bojonegoro, Machmuddin, mengatakan bahwa workshop bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari unsur perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa, karena itu adalah modal penting saat menyusun APBDes. Diharapkan, hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa, berupa dokumen RKPDes tertera dalam Siskeudes.

"Rekam jejak dokumen tersebut tidak akan hilang, agar memudahkan pada saat nanti melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah Desa," kata Machmuddin. (nur/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News