Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri Marenda Darwis (pegang mik) saat menggelar jumpa pers di sebuah cafe, kemarin. Foto: Ist.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menuai banyak penentangan, termasuk dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kediri.
Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri, Marenda Darwis, mengatakan sikap ini menindaklanjuti Fraksi PKS DPR RI yang juga menyuarakan penolakan kenaikan BBM ini dengan melakukan walkout saat sidang paripurna DPR RI pada tanggal 6 September 2022.
Baca Juga: Gelar Flashmob, Cara Unik PKS Kabupaten Kediri Kampanyekan Jagonya
Menurutnya, alasan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM karena memberatkan masyarakat. "Pada saat harga minyak dunia turun, justru harga BBM di Indonesia naik. Ada apa?" cetusnya saat menggelar jumpa pers di sebuah cafe di Kota Kediri, Jumat (9/9/2022).
"Dengan dalih subsidi akan dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian pertanyaannya, siapa saja penerima BLT? Yang pada kenyataan di lapangan masih banyak yang belum tepat sasaran dan hanya itu-itu sja penerima BLT. Nominal BLT berapa? Apakah mampu menyeimbangi kenaikan harga-harga yang ada. Apakah mampu meningkatkan daya beli masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan ada jawabnya," tambah Darwis.
Untuk itu, PKS Kabupaten Kediri pun mengambil sikap sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Alasannya, karena program pemulihan ekonomi nasional baru dimulai.
Baca Juga: Menangkan Dhito-Dewi, DPD PKS Kabupaten Kediri Gelar Konsolidasi Internal
"UMKM, kelompok masyarakat, pedagang kecil, baru diberikan stimulasi untuk bangkit pasca pandemi Covid-19, tetapi kenyataan pahit kenaikan harga BBM harus dihadapi. Langkah kaki pelaku usaha akan semakin terseok," terangnya.
Ia mengungkapkan, dari tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Kediri terus naik. Pada tahun 2021 Kabupaten Kediri mengalami tambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4.560 jiwa dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, 184.490 jiwa di Kabupaten Kediri merupakan penduduk miskin.
"Bisa dibayangkan jika kenaikan harga BBM ini akan semakin menghimpit tentunya. Angka kemiskinan akan naik pula. Ditambah UMR di Kabupaten Kediri juga masih cukup rendah. Gaji pegawai yang tidak naik, sementara harga-harga kebutuhan naik akan menjadi salah satu faktor pemicu angka kemiskinan. Belum lagi pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang sebelumnya sulit didapatkan sebelum kenaikan harga BBM, bagaimana kabarnya nanti setelah harga BBM naik?," imbuhnya.
Baca Juga: PAN dan PKS Kembali Usung Dhito-Dewi pada Pilkada Kabupaten Kediri 2024
"Maka sekali lagi, PKS Kabupaten Kediri menolak kenaikan harga BBM bersubsidi demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
