Tekan Dampak Inflasi dan Berikan Bansos, Khofifah: Pemprov Jatim Bakal Kucurkan Anggaran Rp 257 M

SURABAYA, BNGSAONLINE.com - Guna meringankan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), Pemprov Jatim meluncurkan program perlindungan sosial. Pemprov menganggarkan Rp257 miliar untuk perlindungan sosial dan menekan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM.

"Program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Ada berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran program tersebut di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).

Gubernur menambahkan, program aksi bersama diharapkan untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit. Skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 miliar yang tersebar dalam banyak program.

“Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegas Gubernur Khofifah.

Rincinya terdiri dari, pemberian top up bantuan bagi penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar. Bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000 sebesar Rp 14,562 miliar.

Selain itu juga ada program pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 miliar. Bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku usaha mikro. Masing-masing mendapatkan bantuan Rp 600.000 dengan Total bantuan sebesar Rp 18 Miliar. Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan dianggaran Rp 12,462 miliar.

"Untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim menggelar Lumbung Pangan Jatim dan pperasi pasar di 5 bakorwil dan 25 pasar rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar," tambah Gubernur.

Sektor pertanian, bagi 100 kelompok (5.000 rumah tangga), asing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar.

Untuk pasar pangan murah akan digelar di 20 lokasi dengan anggaran Rp 600 juta. Sektor transportasi akan diberikan subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar dan subsidi penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar. Program bantuan sosial reguler berupa PKH plus bagi 40.000 keluarga, dengan total bantuan sebesar Rp 80 miliar.

Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta bupati/wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.

Dalam acara ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, di antaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk penerima pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) angkutan umum dan barang, 5 orang penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas, serta 5 orang pemberian token listrik untuk masyarakat miskin.

Acara peluncuran program perlindungan sosial penanganan pengendalian inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Jawa Timur ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, Bupati/Wali Kota se-Jatim, para Kepala OPD Pemprov Jatim, serta jajaran BUMD di lingkungan Provinsi Jatim. (dev/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News