Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, bersama para OBH saat ikuti sosialisasi RUU KUHP. Foto: Ist
Lebih jauh Fajar menyatakan, dalam Sosialisasi RUU KUHP, Subianta Mandala, menyebutkan sosialisasi RUU KUHP sudah berulang kali dilaksanakan oleh berbagai lembaga dan element masyarakat. Namun karena masih bermuncukan kritik disana sini mengenai isu-isu yang dirasa perlu perbaikan rumusan.
Sehingga, atas petunjuk langsung oleh pimpinan pusat maka melalui Kanwil Kemenkumham se-Indonesia dilakukanlah sosialisasi ulang.
"Hal ini agar nantinya ketika disahkan menjadi Undang-undang dapat meminimalisir adanya resistensi dalam masyarakat," tuturnya.
Dikatakan Fajar, menurut Subianta Mandala, bahwa KUHP yang selama ini dipakai sudah tidak lagi strategis diterapkan, karena alasan filosofis, sosiologis, serta perkembangan.
"Sehingga diperlukan sebuah keharusan perubahan dan trobosan kelahiran Undang Undang baru sebagai bentuk pembaharuan hukum," tuturnya.
Fajar menambahkan, bahwa sosialisasi ini perlu lebih dimasifkan karena upaya menyerap aspirasi masyarakat atas pasal-pasal yang banyak mendapat perhatian.
Ia lantas mengungkapkan, sejak September 2019 yang sedianya RUU KUHP disahkan namun gagal, karena adanya banyak kalangan, mulai akademisi, praktisi, kementerian/lembaga, LSM, dan mahasiswa yang mengkritisi.
"Mereka menganggap masih banyaknya pasal yang kurang jelas dan bahkan potensi diskriminatif dan potensi terjadinya kriminalisasi," ungkapnya.
Juga tidak kalah penting, masih kata Fajar, setiap rancangan perundangan pasti ada Naskah Akademik (NA).
"Naskah inilah sebetulnya kami juga ingin mengerti dan tahu, tapi sayang selama ini kami selaku penggiat dan salah satu elemen yang ada tidak pernah diberikan. Makanya, kami harapkan digencarkannya sosialisasi secara masif agar dapat lebih menyempurnakan RUU KUHP," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
