SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebocoran soal Unas hingga munculnya kunci jawaban kembali mengemuka. Namun di balik kebocoran soal ini diduga ada mafia pendidikan bermain di balik kebocoran Unas ini. Karenanya, Komisi E DPRD Jatim sangat menyayangkan kondisi tersebut. Bahkan ditengarai ada bisnis hitam di balik bocornya Unas SMP.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan menegaskan jika saat Unas SMA ditemukan kebocoran soal di tingkat nasional di Jakarta. Sekarang kunci jawaban Unas SMP beredar. Pihaknya menengarai ada mafia Unas, mengingat untuk percetakan soal UN ditunjuk beberapa saja oleh Kemendikbud.
"Jujur kebocoran soal Unas dinilai sudah menjadi isu lama. Namun saat ini bukan lagi isu, karena setiap tahun selalu muncul kebocoran Unas. Kunci jawaban beredar adalah bukti nyata jika memang ada kebocoran,’’ tegas Eksan usai menjadi pembicara dalam Dialog Anti Korupsi di kampus Unesa, Ketintang, Rabu (6/5).
Ditambahkannya, di sejumlah daerah berseliweran kunci jawaban. Laporan itu sudah sampai ke Komisi E. Di antaranya Jember, Lumajang, dan Surabaya. Terlepas dari bahwa beredarnya kunci jawaban itu benar atau tidak, namun kalau kunci jawaban sudah beredar artinya semua harus dipertanggungjawabkan.
"Sudah bukan rahasia umum, Unas itu adalah proyek besar. Percetakan semua itu ada dana besar," kata Eksan.
Jika setiap jenjang sekolah peserta Unas rata-rata 1 juta siswa, Eksan menuturkan sudah bisa dihitung berapa besar anggaran hanya untuk mencetak soal dan kunci jawaban. Apalagi Unas selama ini masih belum bergeser dari paradigma lama. Gengsi-gengsian dan reputasi sekolah ditentukan oleh Unas. Pemahaman inilah yang keliru.
"Kebocoran soal itu harus disudahi. Mafia pendidikan dan mafia Unas harus dihentikan. Harusnya kisi-kisi soal harus disiapkan ke setiap sekolah. Ini salah satu solusi agar kebocoran soal tak ada," tandas Eksan.
Menurutnya, ada masalah mendasar dalam pendidikan di Indonesia. Ada gap dan tidak meratanya pendidikan. Antarsekolah dan guru berpusat di pusat kota. Ada sekolah favorit dan tidak favorit. Begitu juga infrastruktur pendidikan. Seharusnya ada kebijakan pemerataan pendidikan ini, sehingga tidak ada lagi adanya kebocoran soal UN. (mdr/dur)