Rais Syuriah MWCNU Gempol KH. Junaedi Sholeh bersama Ketua Tanfidziyah KH. Kozin.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Rakercab GP Ansor Bangil soal kader terbaik PCNU Bangil yang dinilai layak maju menjadi Calon Bupati dan atau Calon Wakil Bupati Pasuruan 2024, menuai pro dan kontra.
Ketua Tanfidziyah MWCNU Gempol, KH Khozin, menilai rekomendasi tersebut kurang etis. Menurutnya, pengurus banom NU, termasuk GP Ansor, boleh-boleh saja berpolitik, asalkan tidak menyeret organisasi NU.
Baca Juga: KPU Tetapkan Paslon Rusdi-Shobih Peraih Suara Terbanyak di Pilbup Pasuruan 2024
"Siapa pun nama-nama yang direkomendasi PCNU sah-sah saja, itu boleh. Tapi bagi kami, pengurus MWCNU Gempol, sejak dilantik diamanati untuk khidmat ke NU, bukan ngurusi politik," jelasnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com.
Ia mengingatkan, bahwa jelang pilkada 2024 biasanya ada sekelompok orang yang menyusup ke organisasi NU dan itu sudah biasa. "Saya lebih fokus menjaga keutuhan di bawah NU, bukan untuk ngurusi partai," tambahnya.
Terpisah, Rais Syuriah MWCNU Gempol KH Junaedi sependapat dengan KH Khozin. Ia memandang rekomendasi Rakercab GP Ansor tersebut kurang etis. Apalagi, dalam daftar kader yang dinilai layak Pilkada Pasuruan tidak ada nama KH. Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan saat ini.
Baca Juga: Pilkada Telah Usai, Abah Heru: Mari Kita Gandengan Tangan Membangun Pasuruan Lebih Baik
"Itu merupakan pembunuhan karakter. Sebab, figur pemimpin seperti Gus Mujib, beliau sudah teruji baik dari kepemimpinan dan keilmuan. Beliau sudah pengalaman pol di pemerintahan dan organisasi NU, dan sudah terbukti. Kalau mereka kan masih belum teruji," jelasnya.
Menurut Pengurus PP An Nur ini, rekomendasi terkait nama-nama kader tersebut tak perlu diumbar di media massa, melainkan dibahas di internal dulu.
"Kalau bahasa (Kiai Mujib) tidak layak (calon bupati) itu menurut saya kurang etis," jelasnya.
Baca Juga: Ratusan Warga Binaan Lapas Pasuruan Gunakan Hak Suara di Pilkada 2024
Terpisah, Mantan Ketua PC GP Ansor Bangil periode 2026-2016, Samsul Hidayat, meminta jajaran pengurus PCNU Bangil tidak mengumbar berita yang cenderung membuat gaduh masyarakat NU. Ia menegaskan, urusan politik sudah ada yang menangani, yaitu DPC PKB.
"NU jangan dijadikan alat politik, karena itu (calon bupati maupun wakil bupati, red) sudah diurusi oleh partai," jelasnya. (bib/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
