Dewan Anggap Pembangunan Gedung Damkar Tak Urgent: Lebih Baik Fokus Program Prioritas Daerah

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Pasuruan membangun gedung damkar kembali menuai kritikan dari dewan. Kalangan wakil rakyat itu menganggap proyek senilai Rp25 miliar tersebut belum urgent.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan H. Fauzi mengatakan masih banyak program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang seharusnya diutamakan oleh Pemkab Pasuruan.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Pasuruan melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan gedung damkar tersebut. Apalagi, kata Fauzi, sejauh ini gedung damkar yang ada di Kompleks Perkantoran Raci masih bagus.

"Masih banyak sarana prasarana daerah yang butuh sentuhan anggaran, seperti Pasar Bangil, petani mangga, dan sedap malam yang kesulitan pupuk. Alangkah eloknya bila anggaran tersebut dialihkan untuk program yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

(Fauzi)

Menurut Fauzi, pemkab juga bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk membangun IPAL komunal untuk mengatasi persoalan limbah kotoran sapi yang dibuang ke sungai di wilayah Kecamatan Lekok. Sebab, pembuangan limbah itu dikeluhkan masyarakat di sana.

"Atau pemkab juga bisa menggalakkan program pelatihan para peternak untuk meningkatkan SDM mereka," cetusnya.

Senada, Ketua Komisi III H. Ruslan menilai rencana pembangunan gedung damkar terkesan dipaksakan oleh Pemkab Pasuruan. Ia menyebut gedung damkar di Kompleks Perkantoran Raci saat ini masih representatif.

Kalaupun memang damkar membutuhkan gedung baru, Ruslan menyarankan pembangunan gedung itu dilaksanakan secara multiyears.

"Mungkin pembangunannya bertahap, sehingga pos anggaran yang ada bisa digunakan untuk program yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Politikus PDIP ini.

Keterangan yang sama disampaikan oleh H. Sholeh, anggota komisi III. Dirinya menilai ada beberapa program yang masih perlu perhatian Pemkab Pasuruan. Di antaranya penanganan wilayah kumuh, hingga desa-desa yang masih belum ODF lantaran tak mempunyai jamban.

"Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang belum memiki jamban mencapai puluhan ribu dan ini tersebar di semua kecamatan," jelasnya.

Terpisah, Yudha Tri Widya Sasangka, Sekda Kabupaten Pasuruan yang juga Ketua Tim Anggaran Kabupaten Pasuruan belum bisa dikonfirmasi terkait program pembangunan gedung damkar tersebut.

"Masih mendampingi KPK RI," jawabnya saat dihubungi melalui WhatsApp.

Sebelumnya, Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf menyatakan proyek senilai Rp25 miliar itu bukan hanya untuk pembangunan kantor damkar. Melainkan juga untuk kantor BPBD.

Adik kandung Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf itu menjelaskan, kantor damkar sengaja dibangun terpusat di Kraton, bukan per zona. Sebab, yang dibangun kali ini bukan hanya pos damkar, tetapi kantor BPBD sekaligus gudang untuk menyimpan peralatan kedaruratan bencana, termasuk garasi mobil damkar.

Kata Gus Irsyad -sapaan akrabnya- membangun pos damkar di beberapa wilayah juga akan memakan anggaran yang cukup besar. Meski demikian, pihaknya tetap akan berencana membangun pos damkar di beberapa titik. Hanya saja bekerja sama dengan pihak swasta.

Seperti di Kecamatan Purwosari, ia mengaku sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan pos damkar. "Di sana untuk meng-cover jika terjadi insiden kebakaran di beberapa wilayah," kata bupati.

Bupati Irsyad mengatakan, pembangunan kantor BPBD itu penting, karena saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan sudah naik ke tipe A. Karena itu, butuh kantor dan sarana dan prasarana pendukung. (bib/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News