“Kami juga melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk mengetahui mana yang perlu kami tingkatkan dan mana yang harus dievaluasi ulang,” tuturnya.
Penghargaan itu mengacu pada apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
Dalam kesempatan ini, sebanyak 23 kabupaten/kota dari Jatim juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham atas penguatan, perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat. Khofifah mengatakan bahwa dalam proses pembinaan dikoordinasikan lewat 5 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang ada di Jawa Timur.
