Gubernur Khofifah saat menjadi narasumber dalam Cangkrukan Menkopolhukam.
Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan instansi terkait Bawaslu, TNI/POLRI, Binda, untuk pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu.
Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim kepada ASN Jatim agar netral saat Pemilu, melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik ke pelosok Jatim serta melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta partai politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terakhir melakukan sosialisasi Pemilu secara masif dan serentak kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula.
"Mari menjadi masyarakat yang bijak dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Semoga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada secara serentak kelak dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua," jelasnya.
Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan, secara umum kegiatan cangkrukan diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka menunjukkan usaha-usaha yang lebih nyata yang dipelopori oleh kantor-kantor pemerintah untuk membangun atau melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Kemudian secara khusus kegiatan ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Semua itu kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat terutama media harus terlibat.
Media saat ini, lanjut Mahfud, diminta memblokir berita-berita hoax. Termasuk jangan membiasakan membuat berita yang click bite yang mana berita dipotong padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.
"Kadang kala berita dipelintir nah itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoax," ucapnya.
Mengenai format Cangkrukan, Mahfud mengambil model Jawa Timur karena model seperti yang sekarang dilakukan lebih mudah diterima masyarakat.
"Model-model yang seperti ini karena ternyata lebih cair lebih gampang dan masyarakat merasa tidak digurui melulu tetapi juga diajak bicara dan ditanya apa masalahnya kemudian juga kita bertanya kepada masyarakat bukan hanya masyarakat kepada kita nah itulah sebabnya acara ini diadakan," tuturnya.
Ke depan, Mahfud mengatakan bahwa model atau format cangkrukan yang pertama kali diadakan secara nasional di Jatim, akan diterapkan di provinsi lain. "Tadi saya sudah minta izin kepada Gubernur Jawa Timur untuk membuat semacam hak cipta atau hak paten bahwa ini akan kita bawa ke provinsi-provinsi lain," urainya.
Sebagai informasi, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar tertib penggunaan media sosial kepada tokoh publik di ruang publik sehingga Pemilu 2024 mendatang mencegah berita hoax dan hate speech yang berpotensi memecah kesatuan bangsa. Sedangkan tujuan dari kegiatan cangkrukan ini adalah meningkatkan perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dalam menggunakan media sosial.
Adapun tema yang akan didiskusikan dalam kegiatan Cangkrukan Gerakan Indonesia Tertib di Provinsi Jawa Timur adalah Tertib Tahun Politik Untuk Indonesia Maju dan Jaga Integritas Diri Untuk Satukan Negeri. Pemilihan tema tersebut, bertujuan untuk memberikan persepsi kepada peserta dan narasumber tentang perlunya peningkatan budaya tertib di masyarakat dalam mensukseskan tahapan Pemilu Tahun 2024. Utamanya budaya tertib di ruang publik secara langsung maupun ruang publik di media sosial guna meminimalisir disinformasi Pemilu.
Diskusi dengan gaya cangkrukan itu dihadiri pula oleh Guru Besar Universitas Airlangga Henri Subiakto, Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, Analis Media Sosial Ismail Fahmi yang dimoderatori oleh pakar komunikasi Suko Widodo. Terakhir tanggapan dari sisi agama dan tausiyah oleh Ustad Das'ad Latif serta rangkuman hasil diskusi.
Turut hadir pula Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, jajaran Forkopimda Jatim, akademisi, analis media sosial, tokoh agama, wali kota dan Bupati serta pejabat di lingkungan Provinsi Jatim. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
