Disepakati, Penandatanganan NPHD Pilgub Jatim 2024 Dilakukan Satu Bulan Sebelum Tahapan Dimulai

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penyediaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2024 mendatang, sepakat beberapa poin. Diantaranya, Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan satu bulan sebelum tahapan dimulai.

Hal itu, diungkapkan Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Miftahur Rozaq saat ditemui usai kegiatan rakor yang digelar pada Kamis (6/4/2023) di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Jalan Putat Indah 1 Surabaya.

Rozak sebelumnya menyampaikan, terkait terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Nomor Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, adalah hasil dari koordinasi dari Pemprov dan KPU Jatim dengan Kemendagri beberapa waktu lalu.

“Terkait dengan pendanaan Pilgub Jatim Tahun 2024, nantinya belanja hibah kegiatan Pemilihan Tahun 2024 akan dituangkan dalam NPHD. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan paling lambat satu (1) bulan sebelum tahapan Pemilihan Tahun 2024 dimulai,” kata Miftahur Rozaq, Jumat (7/4/2023).

Menurutnya, kesepakatan itu, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rakor Penyediaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

“Di dalam Berita Acara tersebut juga menyepakati jika pencairan tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40% dari nilai NPHD. Paling lambat empat belas (14) hari kerja setelah NPHD ditandatangani. Berikutnya, untuk pencairan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60% dari nilai NPHD. Paling lambat lima (5) bulan sebelum pemungutan suara tanggal 27 November 2024,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan, dalam penyediaan anggaran pilgub jatim, nantinya akan dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim.

Dalam rakor itu, turut hadir KPU Jatim, Bakesbangpol, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bawaslu Provinsi Jatim. (mdr/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News