Ketiga, komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk reformasi birokrasi yang berdampak agar terus dilakukan, baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Keempat, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah yang menjadi prioritas utama kebijakan di semua level pemerintah daerah.
"Jadi pola-pola yang bisa kita bangun dan kita tingkatkan kapasitasnya, baik secara kelembagaan maupun secara personal, secara institusional maupun personal, jangan pernah merasa sudah selesai, jangan pernah merasa kita sudah terbaik, karena akan selalu ada perubahan ekosistem di dalam dan di luar kita," jelasnya.
