TUBAN, BANGSAONLINE.com - Beredarnya isu ijazah palsu yang digunakan oleh sejumlah pejabat pemerintahan sudah menjadi topik nasional. Bahkan, kini di berbagai daerah sudah mulai dilakukan verifikasi atas kevalidan ijazah yang digunakan para pejabat, khsususnya di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Namun, di bumi wali Kabupaten Tuban, isu tersebut seakan ditenggalamkan. Bahkan, KPU sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa keaslian ijazah anggota dewan terkesan lebih memilih untuk bungkam.
Hal tersebut terbukti saat wartawan BANGSAONLINE.com bertanya kepada ketua KPU Tuban, Kasmoeri, terkait adakah verifikasi ulang untuk ijazah para anggota dewan. "Ya tidak," ujarnya singkat saat dihubungi via pesan singkat, Sabtu (13/6).
Bahkan, saat ditanya alasan kenapa tidak ada pemeriksaan dan pengecekan ulang ijazah para anggota Dewan, Kasmoeri enggan menjawab pertanyaan tersebut. Saat dihubungi telephone seluler pun alumni mahasiswa Universitas Islam Malang (UNISMA) ini tidak menjawab.
Sikap Ketua KPU tersebut ternyata mengundang reaksi pemerhati pendidikan di Tuban. Salah satunya Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Salafiyah Bangilan, Muhklisin. Kepada BANGSAONLINE.com ia mengaku kecewa atas tindakan KPU yang dinilainya tidak terbuka kepada publik. Bahkan, kinerja KPU Tuban dianggap lambat dibandingkan dengan Kabupaten tetangga. “Seharusnya ada keterbukaan agar masyarakat tahu,” ungkap Muhklisin.
Masih kata Muhklisin, KPU saat ini dinilai tidak memiliki kedewasaan berpolitik. Salah satunya ketika saat ini lagi santer keberadaan ijazah palsu, KPU terkesan tidak mempunyai inisiatif dalam bertindak. Sikap ini tentu bertolakbelakang dengan prestasi yang didapatkan KPU Tuban. Yakni, mendapatkan predikat tertib administrasi.
“Tuban sudah mendapatkan predikat tertib administrasi, justru seharusnya itu membuat KPU lebih terbuka ke publik. Tapi mengapa KPU hanya diam saja. Seharusnya mereka menanggapi berbagai isu ataupun info yang ada kaitan dengan tupoksinya” pungkasnya. (wan/rvl)