SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang buruk mendapat sorotan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. Ia mengungkapkan, dalam penerapannya, banyak warga yang tak bisa berobat dengan leluasa akibat rumitnya pelayanan. “Ada yang untuk operasi gak bisa, obatnya gak ada, dan gak bisa digunakan untuk semua rumah sakit,” tuturnya, Jumat (3/6).
Terbaru menurutnya, sebanyak 13 personel Satpol PP yang mengalami kecelakaan tergulingnya kendaraan dinas, dalam pengobatannya ternyata tak bisa menggunakan BPJS. “Mobil Satpol PP numplek, 13 luka gak bisa diobati pake BPJS. Dulu langsung bisa dirawat di kelas tiga rumah sakit dan gratis,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa WS ini mengungkapkan, dengan adanya berbagai persoalan itu, serapan dana BPJS yang dibayar pemerintah kota Surabaya tak optimal. Padahal, pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut seluruhnya gratis. “Akhirnya kita banyak yang nganggur,” terang mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya.
Whisnu mengatakan, pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar mengevaluasi kinerja BPJS. Apalagi saat ini, muncul persoalan baru terkait jaminan hari tua yang pengambilannya miminal 10 tahun. Ia menengarai berbagai mekanisme yang merumitkan tersebut sengaja diciptakan untuk kepentingan BPJS. “Ini akal-akalan BPJS untuk mengendonkan dana triliunan rupiah,” tegasnya.
Putra mantan Sekjen DPP PDIP Ir, Sutjipto itu mengungkapkan perbedaan pelayanan BPJS dahulu dan saat ini. Ia menilai pelayanan BPJS saat ini bertele-tele. “Kalau dulu begitu daftar langsung bisa dipakai. Sekarang harus ada sela 1 Minggu, nanti 1 bulan baru bisa digunakan,” tandasnya.