Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawanas, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jatim menunjukkan nakah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelakanaan Pilgub 2024.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua KPU Jatim Chairul Anam, dan Ketua Bawaslu Jatim A. Warits menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bantuan keuangan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Gedung Negara Grahadi, Kamis (7/12) malam.
NPHD yang disalurkan Pemprov Jatim untuk penyelenggaraan dan pengamanan sejumlah Rp1.086.354.383.000. Dengan rincian, KPU Jatim menerima sebesar Rp845.000.000.000, Bawaslu Jatim menerima sebesar Rp111.354.383.000.
BACA JUGA:
- Bawaslu Kota Madiun Sosialisaikan Peran Perempuan Dalam Pengawasan Pilkada Serentak
- Dua Pasangan Penantang Khofifah Jalani Tes Kesehatan Hari ini di RSUD dr Soetomo
- Lepas Atlet Menuju PON XXI Aceh-Sumut, Pj Gubernur Jatim Optimis Bawa Pulang Juara Umum
- 116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
Polda Jatim juga menerima dana sebesar Rp130.000.000.000, dan Kodam V/Brawijaya yang menerima dana sebesar Rp20.000.000.000 guna penyelenggaraan keamanan.
Penyaluran dana hibah dibagi dua tahap. Tahap pertama tahun 2023 dengan rincian KPU Jatim menerima Rp488.645.617.000 atau 58 persen dan Bawaslu Jatim menerima Rp111.354.383.000 atau 100 persen.
Tahap 2 dilakukan pada tahun 2024 dan KPU Jatim menerima dana sebesar Rp356.354.383.000 atau 42 persen, Polda Jatim menerima Rp110.000.000.000, dan Kodam V/Brawijaya Rp20.000.000.000.
“Kita semua berharap bahwa KPU dan Bawaslu yang menjadi bagian untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu ini akan diikuti oleh seluruh supra sistem. Sistem yang di KPU, Bawaslu akan diikuti oleh supra sistem dan sub sistem semuanya, supaya proses penyelenggaraan pemilu baik pilpres, pileg, pilkada serentak, semua bisa berjalan aman, demokratis, dan tentu menyenangkan semua pihak tanpa ada sesuatu yang menjadikan seseorang menjadi under pressure,” ujar Gubernur Khofifah.
"Ada pilpres, pileg, juga ada pilkada serentak kabupaten/kota dan provinsi. Ini adalah proses sirkulasi elit. Harapan kita dalam proses sirkulsi elit ini bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang ada di Pembukaan UUD 1945,” tambah Gubernur.
Di akhir ambutan, Gubernur Khofifah menyampaikan forum penandatanganan NPHD ini menurutnya tidak sekadar persoalan teknis administratif. Di dalamnya sebenarnya mengingatkan semuanya, baik itu kabupaten kota dan provinsi.
Ketua KPU Jatim Chairul Anam menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemprov Jatim yang telah menunjukkan komitmennya secara nyata dengan penandatanganan NPHD untuk Pilkada Jatim 2024.
“Ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim untuk mengawal dan melaksanakan Pilgub tahun 2024. Matur nuwun kepada seluruh pihak atas kerjasamanya," katanya.
Ketua Bawaslu Jatim A. Warits menyampaikan, penandatanganan NPHD ini menjadi salah satu permulaan untuk melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan Pilkada Jatim 2024 mendatang. Termasuk memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya.
“Pertemuan ini juga akan menjadi keyakinan kita semua bahwa Insyaallah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 berjalan dengan baik,” pungkasnya. (dev/ns)
