Ilustrasi. Foto: Ist
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Desember adalah momentum yang digunakan banyak orang untuk melakukan perjalanan liburan seiring dengan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, masyarakat perlu berhati-hati memilih layanan, karena ada biro perjalanan yang selama ini sudah dikenal dan terafiliasi dengan Israel.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights) pada 2020 telah merilis daftar 112 perusahaan yang menikmati bisnis di tengah penderitaan Palestina yang diduduki Israel. Perusahaan-perusahaan tersebut berkisar dari perusahaan multinasional General Mills hingga jaringan toko roti.
Baca Juga: Jelang Nataru 2025, Diskopumdag Tuban Monitoring Bahan Pokok di Pasar Tradisional
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa memiliki alasan yang masuk akal untuk merilis laporan tersebut, yakni karena 112 perusahaan itu melakukan sejumlah aktivitas yang mendukung Israel menduduki wilayah Palestina, di antaranya perusahaan dari Belanda Booking.com yang merupakan induk dari Agoda.com, dan juga AirBnB.
Bahkan, Agoda.com secara jelas menyebutkan di situsnya bahwa para pimpinan perusahaannya merupakan jebolan dari Israel. Hal ini sempat menghebohkan media sosial, salah satunya seperti yang diungkapkan Travel Influencer bernama Alfiah Nurul Hikmawaty.
Lewat video yang diunggah, ia menyatakan kekecewaannya atas perusahaan yang berbasis operasional di Bangkok, Singapura, dan Filipina itu.
Baca Juga: Pjs Bupati Trenggalek Tinjau Gudang Bulog
"Aku sempet pakai Agoda untuk keperluan kegiatanku. Namun belakangan ini aku kecewa karena menemukan fakta di Medsos bahwa para petinggi Agoda itu lulusan dari Universitas di Israel guys dan mereka mendapatkan bea siswa dari Menteri Pertahanan disana." tulisnya dengan akun @avy_vie di Instagram.
Berdasarkan penelusuran situs resmi Agoda menyebutkan, para pucuk pimpinan Agoda memang lulusan universitas di Israel. Mereka adalah Omri Morgenshtern (CEO Agoda), Idan Zalzberg (CTO Agoda), Ittai Chorev (CPO-Chief Product Officer Agoda) dan Eliana Carmel (Chief People Officer - CPO Agoda).
Di Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah merilis Fatwa Terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini merekomendasikan agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel.
Baca Juga: Hadapi Nataru 2024/2025, Pemkot Batu Gelar Rakor Forum Lalin dan Angkutan Jalan
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh. menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram.
“Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah MUI, KH. Cholil Nafis, memberikan penjelasan terkait fatwa MUI tersebut. Menurut dia, fatwa ini bertujuan untuk menghentikan penyerangan Israel terhadap Palestina.
Baca Juga: Bersama Gapura dan Owner Bawang Mas Group, Ribuan Masyarakat di Pamekasan Doakan Palestina
"Kita berharap penyerangan Israel kepada Palestina segera dihentikan, dengan cara kita tidak menyumbang amunisi kepada Israel dan kita tidak menolong Israel untuk kedzaliman," katanya pada Jumat (8/12/2023) lalu.
Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia segera menghukum dengan cara memboikotnya. Sebisa mungkin kita menghindari produk-produk Israel.
"Kalau produk seperti obat-obatan yang tidak bisa dihindar, ya apa boleh buat namanya juga darurat," tuturnya.
Baca Juga: MUI Sampang Dukung Polisi Kawal Pilkada Damai dan Kondusif
KH. Cholil Nafis juga memberikan penjelasan polemik yang sempat meramaikan media sosial. Informasi yang beredar, ternyata berbagai produk yang diduga mendukung agresi Israel merupakan produk yang sering dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Menurut dia, yang juga menjadi staf pengajar Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pascasarjana Universitas Indonesia tersebut, salah satu kekuatan Israel terletak dalam ekonomi. Harapannya dengan tidak menggunakan produk Israel masyarakat Indonesia bisa menekan perekonomian Israel.
"Tidak membantu kedzaliman Israel untuk menyerang Palestina karena di antara kekuatannya adalah ekonomi dan berbagai lisensi yang dijual," pungkasnya. (*)
Baca Juga: Setahun Tragedi Genosida, API Palestina Jatim Bakal Gelar Aksi di Surabaya dan Malang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
