SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sukses meraih 2 penghargaan sekaligus pada ajang Indonesian Migrant Worker Award (IMWA) Tahun 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
Penghargaan pertama yaitu sebagai Provinsi Terbaik dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Anugerah tersebut merupakan penghargaan kelima kali berturut-turut diraih oleh Pemprov Jatim sejak dilaksanakan IMWA pada 2019.
Baca Juga: Hadiri Haul Ke-15 di Ciganjur, Khofifah Kenang Sosok Gus Dur Sebagai Pejuang Kemanusiaan
Lalu, Jawa Timur meraih predikat terbaik Satuan Tugas Perlindungan PMI Daerah Embarkasi/Debarkasi PMI dalam Layanan Perlindungan PMI, yang mana penghargaan ini merupakan raihan ke-2 kali berturut-turut sejak 2022.
Kedua penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, yang diterima Plt Kepala Disnakertrans Jatim, Imam Hidayat, mewakili Gubernur Khofifah di Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan Kompleks Islamic Center Lampung, Senin (18/12/2023).
Atas diterimanya penghargaan itu, gubernur mengatakan bahwa ini menjadi wujud komitmen perlindungan PMI yang akan terus dijunjung tinggi Pemprov Jatim. Menurut dia, ini juga merupakan wujud penghormatan negara kepada para PMI yang merupakan pahlawan devisa.
Baca Juga: Khofifah: Kasih Ibu Sepanjang Masa, Hormatilah dan Berbaktilah Selagi Ada
“Mereka adalah pahlawan devisa, maka komitmen Pemprov Jatim untuk memberikan perlindungan PMI beserta keluarganya harus dilakukan secara konkrit,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (19/12/2023).
Berkaitan dengan perlindungan PMI, Pemprov Jatim telah memiliki dasar hukum yang diejahwantahkan dalam Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pelaksanaan pelindungan PMI, tersedianya layanan bursa, konsultasi dan pengaduan.
Melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pemerintah telah mampu menyajikan kepastian alur dan transparasi biaya dalam pelayanan dokumen dan didukung oleh unit yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Baca Juga: Peringatan HKSN 2024, Khofifah Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Antar Sesama
Untuk kepulangan PMI juga telah tersedia fasilitas counter helpdesk di bandara guna pendataan dan memastikan kepulangan PMI terlindungi sampai ke daerah asalnya. Bagi PMI yang bermasalah, sakit dan meninggal dunia, pemprov jatim menyediakan fasilitas ambulance gratis dan shelter transit PMI.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa implementasi penerapan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi PMI oleh Pemprov Jatim telah selaras dengan agenda Sustainable Development Goal (SDG's) untuk perluasan kesempatan kerja.
Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pelayanan publik, yaitu untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun keberadaannya.
Baca Juga: Tinjau Posko OMC, Pj Gubernur Adhy: Upaya Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem di Daerah Rawan Banjir
"Kita juga terus berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat. Termasuk tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya," kata Khofifah.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Jatim, Imam Hidayat menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi, kepada semua jajarannya yang senantiasa berkomitmen dan menjadi garda terdepan, dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Terimakasih atas dukungan semua stakeholders yang telah membantu dan berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi para migran kita," katanya.
Baca Juga: Lagi, Jatim Dapat Penghargaan, Raih Predikat Sangat Baik Implementasi Sistem Merit Manajemen ASN
Ia berharap, semuanya juga mampu mewujudkan kompetensi, profesionalisme, produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan, bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara berkelanjutan. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
