BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Perjuangan RSUD dr M. Soewandhie menjadi rumah sakit (RS) pendidikan ditentukan hari ini, Jumat (7/8). RS milik pemkot yang berlokasi di Jl. Tambahrejo itu akan dinilai kelayakannya oleh tim dari Kementerian Kesehatan (kemenkes) RI yang beranggotakan enam orang.
Ketua tim penilai, dr. Ina Rosalina Dadan, SP.A, M.Kes, MH.Kes mengatakan, para anggota tim yang akan melakukan assessment datang dari berbagai latar belakang, di antaranya dari unsur pemerintahan dalam hal ini kementerian maupun para akademisi dan praktisi.
Rosalina menyadari bahwa RSUD dr M. Soewandhie sudah dimanfaatkan sebagai tempat menimba ilmu para dokter muda maupun senior sejak 1998. Mereka umumnya mencoba menggali kasus yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman ilmu kedokteran akan semakin berkembang.
Untuk itu, Rosalina menambahkan, tanggung jawab pihaknya selanjutnya adalah melakukan akreditasi RS pendidikan terhadap RSUD dr M. Soewandhie. “Kalau ada kekurangan langsung kami sampaikan kepada pihak rumah sakit agar segera dibenahi. Jika semuanya lancar, izin penetapan RS pendidikan akan turun dalam waktu dekat,” terang perempuan yang juga menjabat Kasubdit Bina Yankes Rujukan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK), Kemenkes RI ini.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, di Kota Pahlawan banyak universitas dengan fakultas kedokteran. Oleh karenanya, tempat praktik bagi para dokter muda sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan mereka.
“Seseorang tidak bisa hanya belajar dari teori saja. Mereka butuh studi kasus yang nyata di lapangan. Bagi para dokter, mereka perlu banyak terlibat di rumah sakit,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini- saat menerima rombongan tim penilai di balai kota.
Sementara itu, Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita menjelaskan, usulan penetapan RS pendidikan sejatinya sudah diajukan sejak awal Mei 2015. Awalnya, RSUD dr M. Soewandhie mengajukan untuk RS pendidikan utama. Namun, aturan mewajibkan peningkatan status harus bertahap, sehingga RSUD dr M. Soewandhie harus berlabel RS pendidikan satelit dulu. “Setelah dua atau tiga tahun baru bisa naik menjadi RS pendidikan utama,” ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa Fenny ini mengatakan, meski dijadikan tempat pembelajaran oleh para dokter muda, namun mereka (dokter muda,red) belum boleh menangani pasien secara langsung. Dokter muda hanya diperbolehkan observasi dengan didampingi dokter senior.
Fenny melanjutkan, adapun antara RS pendidikan dan non-pendidikan memiliki sejumlah perbedaan mendasar. RS non-pendidikan tidak memerlukan dokter klinis. Di samping itu juga tidak ada penelitian. Sedangkan RS berlabel pendidikan memperbolehkan dilaksanakannya penelitian akan suatu kasus penyakit. Jika sudah berstatus RS pendidikan, maka pihak RS tentu juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para dokternya menjadi dokter klinis.
“Dengan adanya penelitian, setiap penyakit akan didiskusikan. Dari hasil itu, wawasan para dokter akan bertambah sehingga hal itu berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuh alumnus FKG Universitas Prof. Dr. Moestopo ini.
Dari sisi usia pensiun dokter spesialis di RS pendidikan juga lebih panjang, yakni 65 tahun. Sedangkan dokter spesialis pada RS non-pendidikan pensiun pada 60 tahun. (yul/rvl)