Berhasil Capai UHC, Pemkab Ngawi Tunjukkan Komitmennya Melalui Mal Pelayanan Publik

NGAWI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya dengan cara tercapainya status Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Per 31 Mei 2024, jumlah peserta JKN di Ngawi, mencapai 863.980 jiwa atau lebih dari 95%. Capaian tersebut, berkat adanya kolaborasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Ngawi dalam pemenuhan data kepesertaan JKN dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngawi untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan anggaran sampai dengan bulan Desember 2024.

Atas pencapaian itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun berterima kasih atas komitmen yang telah ditunjukkan secara serius dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakatnya ke dalam Program JKN.

“Tentu dalam mencapai status UHC ini bukan soal mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan seluruh masyarakatnya,” kata David, Kamis (27/6/2024).

Menurutnya, pertumbuhan kepesertaan JKN di Ngawi diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya. Selain itu, David menyebut, perlu juga diiringi dengan jumlah kerja sama dengan fasilitas kesehatan.

“BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 42 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), enam Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), satu apotek Program Rujuk Balik (PRB) dan lima laboratorium,” ungkap David.

Ia berharap, angka itu, masih bisa bertambah agar akses pelayanan kesehatan bagi para peserta semakin terbuka luas. Sehingga, peserta dapat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para peserta, BPJS Kesehatan juga terus menghadirkan beragam inovasi, yaitu Aplikasi Mobile JKN yang memiliki beberapa fitur telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga i-Care JKN.

Kemudian, dari sisi kemudahan administrasi, terdapat layanan non-tatap muka berbasis digital, yaitu melalui Whatsapp Pandawa, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga BPJS Online.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam kesempatan itu, Davit mengunjungi stand BPJS Kesehatan yang ada di MPP Ngawi. Dengan keterlibatan BPJS Kesehatan di MPP, David berharap bisa mendekatkan layanan kepesertaan kepada masyarakat.

David menyebut, para peserta JKN dapat dengan mudah mengurus pendaftaran, serta mendapatkan informasi terbaru dari JKN.

“Melalui sinergi yang baik ini harapannya layanan yang diberikan semakin mudah sehingga peserta puas dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas menyebut, dalam mencapai Indonesia Maju, Presiden Republik Indonesia, terus mendorong untuk melakukan reformasi birokrasi, mulai dari birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat.

Menurut Anas, dalam mengimplementasikan hal itu, inovasi memiliki peran penting, salah satu melalui MPP ini.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang berkomitmen dalam menghadirkan MPP. Kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah mengintegrasikan layanan, karena ruh nya adalah menciptakan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel,” tegas Anas.

Ia menegaskan, dengan adanya pusat pelayanan publik ini, dapat mendorong pemerintah daerah mengedepankan fungsi pelayanan, dengan cara survei kepada publik untuk memantau kinerja pelayanan yang dihadirkan. Oleh karena itu, ia juga berharap kepada seluruh pimpinan daerah, untuk melakukan survei dan pemantauan langsung ke lapangan, dengan melihat indikator-indikator pelayanan publik yang disediakan.

“Mudah-mudahan MPP di Ngawi bisa menjadi model sehingga bisa memberikan pelayanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh dari MPP lainnya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Provinsi Jawa Timur yang membawahi wilayah Madiun Raya 1 Madiun, Heru Wahono Santoso menyebut, peresmian MPP yang dilaksanakan merupakan momen penting guna menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Menurutnya, pelayanan yang diberikan harus memiliki kebermanfaatan agar bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

“Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi pelayanan semakin tinggi. Artinya kita sebagai lembaga harus berkomitmen memberikan layanan yang prima demi menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat. Semoga MPP ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat,” tambah Heru.

Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan MPP itu sudah dilakukan soft launching pada Desember 2023, dengan total keikutsertaan sebanyak 20 instansi dengan 60 jenis layanan. Namun, dirinya juga mengupayakan melalui sinergi yang dilakukan lintas lembaga, agar pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dalam satu atap.

Menurut Ony, melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat, saat ini sudah mencapai 39 instansi dengan 152 layanan, termasuk BPJS Kesehatan yang turut serta dalam menghadirkan layanan di MPP Ngawi.

“Layanan MPP ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadirkan layanan yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel. Harapannya apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat dengan cepat,” pungkas Ony.(nal/rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News