Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat

Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE) mengikuti debat perdana, Sabtu (19/10/2024) malam

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE) tampil cukup meyakinkan di debat perdana yang digelar KPU Sidoarjo di Hotel Fave, Sabtu (19/10/2024) malam.

Paslon nomor urut 2 itu siap menjadikan APBD sebagai garda terdepan solusi permasalahan masyarakat yang merata untuk 754 dusun di Kota Delta.

Baca Juga: KPU Sidoarjo Rampungkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada 2024

Cabup Achmad Amir Aslichin menjelaskan, anggaran Rp 300-500 juta perdusun digunakan untuk berbagai masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Termasuk pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

"Anggaran Rp 300-500 juta perdusun itu kita ambilkan dari APBD yang mana sejak awal kami gaungkan APBD sebagai solusi permasalah masyarakat. Realisasinya tentu melalui musrenbang dusun dan administrasi negara yang disyaratkan. Kami yakin, fokus program kami ini dapat menjadikan Sidoarjo bangkit dan berdaya saing dengan daerah lain," ucap Mas Iin, sapaan akrab Achmad Amir Aslichin.

Baca Juga: Pilkada Sidoarjo 2024: Subandi-Mimik Raih 58,04 Persen, Unggul di 17 Kecamatan

Mas Iin menegaskan, APBD Kabupaten Sidoarjo pertahun mencapai Rp 5,2 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah lebih dari Rp 1,2 triliun.

Menurutnya, jika dikalkulasi untuk anggaran perdusun diperkirakan hanya menelan anggaran APBD Rp 400 miliar jika dihitung dari seluruh dusun di Sidoarjo.

"Program ini tentu memangkas birokrasi yang begitu panjang. Kami yakin, masyarakat di dusun dan desa akan mampu memanfaatkan program tersebut. Khususnya untuk ekonomi kerakyatan makin bergeliat," tegasnya.

Baca Juga: Polisi di Sidoarjo Kawal Distribusi Logistik Pilkada 2024 Melalui Jalur Laut

Mantan anggota DPRD Sidoarjo dan DPRD Jatim ini menambahkan, keberadaan anggaran perdusun itu dapat membantu warga dalam membangun fasilitas publik yang dibutuhkan.

Berbeda dengan proyek lainnya yang sudah diplot dari atas, proyek yang dibiayai dengan dana dusun itu bisa ditentukan sendiri oleh warga baik jenis maupun alokasi dananya.

"Rakyat yang memutuskan apa yang mau dibangun. Sumber daya termasuk tenaga kerja dan material juga dicarikan yang tersedia di desa setempat, sehingga bisa membantu perekonomian warga, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," jlentrehnya.

Baca Juga: 1.298 Polisi Siap Amankan TPS saat Pilkada 2024 di Sidoarjo

Politisi muda PKB ini menegaskan, program anggaran Rp 300-500 juta perdusun itu memberikan keleluasaan kepada unit terkecil pemerintah ini untuk menjalankan kewenangan dusun atau desa tersebut dalam membangun daerahnya masing-masing. (sta/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO