SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, hadir sebagai keynote speaker pada Workshop Penguatan Pengelolaan BUMD dan BLUD Layanan Kesehatan untuk Kontribusi Optimal Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Daerah Tahun 2024 di Kantor BPKP Jatim, Senin (28/10/2024). Saat itu, pihaknya berkomitmen untuk mendorong BUMD berkinerja sehat dan dapat bersinergi satu sama lain.
"Kami terus mendorong BUMD berkinerja sehat untuk dapat bersinergi satu sama lain, tidak hanya antar-BUMD tetapi juga dengan pemerintah daerah, BUMN maupun sektor swasta," ujarnya.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Sejauh ini, penguatan BUMD Jatim secara konsisten telah dilakukan Pemprov Jatim melalui upaya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap seluruh kinerja BUMD sehingga kinerja di masing-masing BUMD bisa bekerja secara efektif maupun preventif.
Tak hanya itu, BUMD Jatim juga diminta untuk secara aktif mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Proyek KPBU Spam Umbulan oleh PT Air Bersih (PTAB) Jatim, pengelolaan pusat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (PPSLB3) oleh anak perusahaan PT JGU hingga Proyek Kawasan Industri Ngawi oleh PT. SIER.
Adhy mencontohkan, BUMD yang berkinerja produktif adalah Bank Jatim. Saat ini Bank Jatim membantu penyertaan modal kepada bank-bank kecil yang ada di Jatim.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
Kolaborasi antar-BUMD sektor perbankan, lanjut Adhy, telah dilakukan melalui perkuatan sinergi pembangunan ekonomi bersama perbankan lain di Indonesia.
"Kami terus membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim dengan beberapa BPD provinsi lain seperti Bank NTB Syariah, Bank Banten dan Bank Lampung," tegasnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Sementara itu, terkait BLUD, Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa memberikan manfaat yang tidak kalah besar bagi pembangunan perekonomian di Jatim.
"Saat ini Pemprov Jatim telah memiliki 14 BLUD Bidang Kesehatan, 44 BLUD Bidang Pendidikan dan 8 BLUD Lainnya," ujarnya.
Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa penguatan BLUD di Jatim terdapat beberapa langkah antara lain penyusunan kebijakan fleksibilitas BLUD, Evaluasi Kinerja BLUD secara berkala dan mendorong kinerja BLUD dengan pihak ketiga baik sesama BLUD, BUMD maupun pihak swasta.
Baca Juga: Doa Bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kiai Asep Duduk Satu Meja dengan Kapolda dan Pangdam V Jatim
"Secara umum, jumlah PAD dan total aset BLUD Bidang Kesehatan selama 5 tahun terakhir nilainya fluktuatif namun cenderung meningkat. Hal ini diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.
"Tumpuan kita saat ini berada di BUMD dan BLUD untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sebutnya.
Pihaknya memandang peran dari BPKP sangat vital untuk membantu Pemprov Jatim mengevaluasi kinerja dari BUMD maupun BLUD Kesehatan sehingga optimalisasi pendapatan perlu untuk ditingkatkan.
Baca Juga: Komitmen Pj Gubernur Jatim di Hari Aksara Internasional dan Hari Guru Nasional 2024
"Total PAD kita ada Rp470 milliar. Idealnya BUMD di luar perbankan bisa menghasilkan 6-10 persen keuntungan," harapnya.
Pengembangan serta optimalisasi dari BUMD dan BLUD Kesehatan yang ada di Jatim merupakan salah satu tumpuan dari optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya lewat optimalisasi tata kelola BUMD.
Baca Juga: Jatim Borong Penghargaan di ADWI 2024, Adhy Karyono Ucapkan Syukur dan Terima Kasih
Adhy menyadari tidak semuanya BUMD di Jatim memberikan dampak sesuai target namun antar BUMD saling mendukung dan menguatkan.
Oleh karena itu, ditengah berkurangnya anggaran provinsi BUMD dan BLUD akan menjadi tumpuan untuk mendorong belanja pembangunan di Jatim agar berdampak kepada masyarakat
Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengaku optimis melihat kinerja dari Pemprov Jatim dalam menggerakkan BUMD sangat luar biasa.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Bahkan, komitmen dari pemerintah daerah dalam tata kelola BUMD serta BLUD terus dilakukan sehingga mendukung PAD.
"BPKP akan terus membantu berdasarkan permintaan dari Bapak Pj. Gubernur yang akan mengevaluasi kinerja dari jajaran BUMD maupun BLUD," pungkasnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News