Plt Wali Kota Pasuruan saat memimpin rakor yang membahas UMK 2025.
- Unsur Pemerintah, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Asisten Pemerintahan, dan Badan Pusat Statistik, serta
- Unsur Netral, yaitu Universitas Merdeka Pasuruan.
Pertemuan itu bertujuan menyusun penetapan UMK Pasuruan 2025, guna memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di Kota Pasuruan. Dalam rapat koordinasi ini, Adi menekankan pentingnya kebijakan kenaikan UMK yang seimbang.
“Kenaikan UMK ini harus memberi perlindungan kepada pekerja sekaligus memastikan pengusaha tetap dapat menjaga profitabilitas mereka. Dengan begitu, akan ada lebih banyak lapangan kerja yang terbuka untuk menekan angka pengangguran,” ujarnya.
