Oleh sebab itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu, ia segera menindaklanjuti dengan memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu No 900/833/SJ. Sehingga, berbagai program pembangunan di daerah bisa inline dengan pemerintah pusat.
āKami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti, kita diskusi melalui group WA sampai dini hari,ā ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah juga harus melakukan beberapa hal. Diantaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.
"Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi," tuturnya.
