Berdasarkan data, ia menyebut ada 704 rumah tidak layak huni yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 300 rumah akan diperbaiki melalui anggaran APBD 2025.
Sisanya akan diupayakan melalui sinergi dengan program pemerintah pusat, kementerian terkait, serta dukungan dari stakeholder seperti perbankan, Baznas, dan lembaga sosial lainnya.
“704 ini masuk data terpadu sosial ekonomi nasional. Bantuan rumah layak huni ini diberikan kepada warga yang memiliki sertifikat. Banyak warga yang rumahnya tidak layak tapi belum punya sertifikat, sehingga belum bisa mengikuti program pemerintah. Maka kami berupaya menggandeng organisasi masyarakat, termasuk Baznas dan Lazismu, agar program ini bisa menjangkau lebih luas,” urai Wali Kota Pasuruan.
