Di sisi lain, belanja modal pada tahun anggaran 2026 dialokasikan "anjlok tajam" dari Rp790 miliar pada tahun 2025 menjadi hanya Rp582 miliar pada tahun 2026.
"Pemangkasan ini menghilangkan sekitar Rp208 miliar dana pembangunan. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk proyek krusial seperti perbaikan jalan dan irigasi. Apalagi kita di daerah harus support pemerintah pusat yang lagi menggalakkan agenda ketahanan pangan," tandasnya.
Ditegaskannya, keputusan memangkas belanja modal justru melawan semangat Permendagri yang menuntut efektivitas pelayanan publik.
"Jika PAD gagal digali optimal, jangan rakyat yang dikorbankan," pinta politikus muda Partai Gerindra ini.










