Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan penolakannya terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sikap politik tersebut disampaikan usai menghadiri Rakernas PDIP bertepatan dengan HUT ke-53 partai di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
"Tegas (menolak)," katanya.
Menurut dia, kepala daerah seperti bupati maupun wali kota adalah figur yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, rakyat berhak memilih pemimpin daerahnya secara langsung sesuai dengan pilihan mereka.
Dhito menilai, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, seperti sebelum reformasi, justru menjadi langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia.
"Kalau orang yang paling bersentuhan dengan masyarakat ini tidak dipilih oleh rakyat, maka ini menyederai cita-cita reformasi," ujarnya.
Penolakan tersebut sejalan dengan sikap politik PDIP yang sejak awal menolak wacana serupa. Ia menekankan, sebagaimana pesan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai untuk selalu turun ke bawah, PDIP akan senantiasa berdiri bersama rakyat.
"Sebagaimana tema Rakernas, di sanalah aku berdiri untuk selama lamanya, maka PDI Perjuangan akan selalu berdiri selama-lamanya bersama rakyat," tuturnya.
Sebagai Ketua DPC PDIP periode 2025-2030 hasil Konferensi Cabang di Jawa Timur, Dhito juga menitipkan pesan khusus kepada kader partai di Kabupaten Kediri.
"Pesannya kepada kader PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, kalau acara yang diundang jangan kebanyakan anggota partai, yang diundang masyarakat umum," pungkasnya. (uji/mar)
