JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, memberikan pengarahan tegas dalam agenda koordinasi dan pembinaan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Senin (19/1/2026).
Bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Gus Irfan -sapaan karib Menteri Haji- menekankan bahwa kementerian baru ini mengemban misi sakral yang tidak boleh dicoreng oleh praktik birokrasi yang lamban maupun tindakan koruptif.
BACA JUGA:
- Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Timwas Haji DPR: 5000 Jamaah Haji Reguler Tempati Hotel Bintang 5
- Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Mina, Fase Puncak Haji 1447 H Berakhir
- Hari Tasyrik Ketiga, Jemaah Haji Nafar Tsani Mulai Bergerak dari Mina ke Makkah
- Mobile Crisis Rescue dan 19 Armada Mobil Golf Perkuat Pelindungan Jemaah Haji Selama di Mina
Dalam sambutannya, Gus Irfan membandingkan etos kerja ASN dengan semangat para calon petugas haji yang digembleng sejak subuh. Ia mengingatkan bahwa kementerian yang dipimpinnya merupakan gabungan sumber daya manusia dari berbagai instansi, mulai dari Kemenag, Kemenkeu, Polri, hingga KPK.
"Kementerian ini berbeda. Tugas kita satu dan jelas: memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah. Tidak ada misi lain, tidak ada agenda lain," tegasnya di hadapan sekitar 200 pegawai.
Ia juga merefleksikan perjalanan singkat lembaga ini yang dibentuk sejak Oktober 2025 melalui Badan Pelaksana Haji (BPH). Dari yang awalnya hanya beranggotakan dua orang tanpa kantor, kini lembaga tersebut telah bertransformasi menjadi kementerian yang memiliki struktur hingga ke daerah.
Inti dari arahan tersebut adalah penegasan mengenai integritas. Mengutip mandat langsung dari Presiden, Gus Irfan menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi penyimpangan sekecil apa pun di instansinya.
"Kementerian lain mungkin bisa ada kecurangan, tetapi Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh ada kecurangan satu rupiah pun," ujarnya menirukan pesan Presiden.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




