Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) saat memberi keterangan kepada awak media (dok. Setpres)
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil survei terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Luhut mengatakan survei independen tersebut dilakukan secara profesional untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
BACA JUGA:
"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," kata Luhut usai pertemuan.
Anggota DEN, Septian Hario Seto menjelaskan survei dilakukan menggunakan metode random sampling sehingga dinilai dapat mewakili kondisi seluruh SPPG yang beroperasi di Indonesia.
Menurut dia, lokasi survei tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.
"Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nias Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam," kata Seto.
"Jadi ini bisa digambarkan, merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," sambungnya.
Hasil survei juga menunjukkan setiap SPPG rata-rata menggandeng tiga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok kebutuhan program.
Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berkontribusi pada perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok berbasis ekonomi lokal.
"Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada," katanya.
Selain melibatkan UMKM lokal, survei DEN juga menemukan bahwa hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.
"Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar. Jadi kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70%," katanya.
Meski demikian, DEN mencatat masih ada sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah, salah satunya terkait dukungan permodalan bagi UMKM pemasok SPPG.
Menurut Seto, akses modal yang lebih baik akan membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas ragam komoditas yang dapat dipasok untuk mendukung program MBG.
"Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan adalah terutama bantuan permodalan untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam," kata Seto.
"Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
