GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Gresik menggelar Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD terkait ketepatan perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah di Ruang Mandala Bhakti Praja pada Kamis (9/7/2026).
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, dan dibuka Sekdakab Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sebagai kunci keuangan daerah yang sehat.
“APBD yang disusun tidak sekadar menggugurkan kewajiban aturan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Gresik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang berhasil dipertahankan Kabupaten Gresik untuk ke-11 kalinya.
“Capaian WTP ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Prestasi ini harus kita jaga dengan memaksimalkan tata kelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” katanya.
Sekdakab Gresik mengingatkan adanya tantangan baru dalam penyusunan APBD 2027, seperti alokasi mandatory spending, mekanisme pokok pikiran DPRD, penyaluran hibah dan bansos, serta penyesuaian aturan terbaru.
Ia menekankan agar setiap program selaras dengan prioritas daerah, menggunakan penamaan yang benar di SIPD, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran yang tepat artinya setiap rupiah harus efisien, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jatim, Agvita Windiadi, mengingatkan agar penyusunan anggaran tidak dilakukan asal-asalan.
“Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan punya target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.
Agvita juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan kemampuan pendapatan agar pemerintah tidak terjebak masalah utang kepada pihak ketiga. (hud/mar)
