Ringkasan Berita
- Ekonom Amerika Serikat Steve Hanke menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi beban ekonomi dan politik bagi Presiden Prabowo Subianto.
- PDI Perjuangan melarang seluruh anggota dan kadernya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas partai.
- PDI-P menegaskan program pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijadikan ladang bisnis atau sarana mencari keuntungan, dan akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang melanggar.
- Larangan tersebut dikeluarkan setelah PDI-P mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) namun belum mendapat tanggapan, dan partai akan mengirim ulang jika tidak ada respons.
- Kebijakan PDI-P ini dinilai Hanke dapat mengubah program makan gratis Prabowo menjadi 'jerat' di tengah pelaksanaannya.
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Ekonom asal Amerika Serikat Steve Hanke menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi beban ekonomi dan politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan setelah PDI Perjuangan (PDI-P) melarang kadernya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Mantan penasihat ekonomi Presiden Soeharto tersebut menyoroti kebijakan PDI-P yang melarang anggotanya terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
“Partai PDI-P, yang didirikan oleh Megawati Sukarnoputri, menyatakan anggotanya akan dilarang mengelola dapur dalam program makan gratis Prabowo. Program makan gratis Prabowo sedang berubah menjadi jerat ekonomi dan politik di leher Prabowo,” tulisnya, dikutip Kamis (23/7/2026).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan seluruh anggota dan kader partai dilarang terlibat dalam pengelolaan dapur atau SPPG pada program MBG.
Ia mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi kader yang tetap mengambil keuntungan komersial atau terlibat dalam rantai bisnis program tersebut.
PDI-P menegaskan program pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijadikan ladang bisnis maupun sarana untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok.
"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program tersebut, maka kami berkirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali," kata Hasto di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin.
Menurut PDI-P, kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga integritas partai sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
