MALANG, BANGSAONLINE.com - Polemik pengembangan layanan Trans Jatim di Malang Raya kembali mencuat. Front Aliansi Sopir Angkot Malang (ASAM) menolak rencana pengoperasian Koridor 2 yang dinilai terburu-buru dan mengabaikan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi Koridor 1 terlebih dahulu.
Ketua ASAM, Bambang Kurniawan, dalam konferensi pers di Terminal Arjosari pada Senin (3/8/2026), menegaskan keputusan organisasinya tidak menghadiri rapat koordinasi Dinas Perhubungan Jawa Timur merupakan bentuk protes.
“Yang kami pertanyakan adalah konsistensi pemerintah. Dalam notulen audiensi jelas disebutkan bahwa Koridor 1 harus dievaluasi terlebih dahulu. Tetapi yang muncul justru pembahasan Koridor 2. Ini yang kami anggap tidak sesuai dengan kesepakatan,” ujarnya.
Pihaknya menilai, pemerintah belum pernah menyampaikan hasil evaluasi Koridor 1 secara terbuka. Mereka menekankan kebijakan publik harus berdiri di atas data, evaluasi objektif, dan keterbukaan informasi.
“Kalau Koridor 1 memang berhasil, buka datanya. Berapa jumlah penumpangnya, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, bagaimana pengaruhnya terhadap angkutan yang sudah ada,” kata Bambang.
Ia menyebut, ASAM juga mendesak pemerintah menjelaskan konsep integrasi transportasi, mulai dari sistem feeder, penataan trayek, mekanisme tiket, hingga perlindungan bagi sopir angkot terdampak. Menurut dia, modernisasi transportasi tidak boleh mengorbankan kelompok masyarakat tertentu.
Sekitar 600 sopir angkot Kota Malang telah bergabung dalam ASAM, yang kini memperkuat konsolidasi dengan sopir di Kabupaten Malang. Mereka menegaskan penolakan terhadap Koridor 2 tidak akan berubah selama evaluasi Koridor 1 belum dipublikasikan.
Sementara itu, Achmad Faried selaku perwakilan masyarakat sekitar menyatakan, modernisasi transportasi harus menghadirkan solusi, bukan persoalan baru.
“Modernisasi adalah keniscayaan. Tetapi modernisasi yang mengorbankan mata pencaharian masyarakat bukanlah sebuah kemajuan,” katanya. (dad/mar)
