TUBAN, BANGSAONLINE.com - ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama SKK Migas terus mendorong percepatan pembangunan desa di wilayah operasionalnya. Melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), sebanyak 13 desa di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro diajak melaksanakan pembangunan infrastruktur secara gotong royong.
Ketiga belas desa penerima manfaat program tersebut meliputi Desa Kalirejo di Kabupaten Bojonegoro, serta 12 desa di Kabupaten Tuban, yaitu Simo, Bangunrejo, Sumurcinde, Ngadirejo, Sumberjo, Maibit, Kepohagung, Sumberagung, Pucangan, Cendoro, Glodog, dan Karangagung.
Perwakilan EMCL, Joni Wicaksono, menyampaikan bahwa program penguatan sarana fisik berbasis komunitas ini dirancang untuk menciptakan dampak ganda (multiplier effect). Perbaikan sarana publik tidak hanya difokuskan pada bentuk fisik, melainkan ditujukan sebagai penggerak roda ekonomi lokal.
"Fokus kami bukan hanya pada fisik bangunan, melainkan bagaimana infrastruktur tersebut mampu membuka akses mobilitas sosial dan mendorong bertumbuhnya aktivitas ekonomi warga secara berkelanjutan," tutur Joni, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, program yang menggandeng Yayasan eL-SAL Indonesia sebagai mitra pelaksana ini menerapkan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik utama proyek pembangunan. Melalui model ini, diharapkan terjadi akselerasi ekonomi bagi ribuan warga di sekitar area hulu migas Blok Cepu.
"Jadi warga tidak hanya menyepakati jenis infrastruktur prioritas yang akan dibangun, tetapi juga membentuk komite pelaksana pekerjaan di tiap desa yang diisi oleh unsur pemerintah desa, BPD, PKK, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat," bebernya.
Apresiasi terhadap pola pendekatan partisipatif ini datang dari Kepala Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Teguh Hermanto. Menurutnya, pelibatan warga sejak fase perencanaan menjamin fasilitas yang didirikan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan pembahasan sehingga jenis pembangunan yang disepakati murni berasal dari kebutuhan desa. Kami siap mengawal agar pelaksanaannya lancar dan memberi manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga," ujar Teguh.
Dukungan senada diutarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Soko, Dwi Putri Novianie. Ia menilai sinergi antara swasta, lembaga, dan warga ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasi ketersediaan sarana publik penunjang perekonomian desa.
"Program ini menyelaraskan prioritas pembangunan pemerintah desa dengan kebutuhan warga. Akses mobilitas yang lebih baik dipastikan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat," pungkas Dwi Putri. (hud/rev)
