JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan keputusan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Nusron menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai isu reshuffle kabinet setelah 17 Agustus 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Ia mengaku tidak mengetahui adanya informasi mengenai rencana pergantian menteri dalam waktu dekat.
"Nggak dengar. Anu, pertama saya tidak mendengar. Yang kedua, itu semua adalah hak prerogatif Bapak Presiden, kewenangan Bapak Presiden," kata Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Nusron mengatakan para menteri sebagai pembantu presiden tidak pantas membahas isu reshuffle.
Menurutnya, para menteri seharusnya fokus menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo.
"Kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tidak elok kalau bicara masalah itu. Tidak pantas, tidak elok, nggak sopan kalau bicara masalah begituan," kata Nusron.
Ia menegaskan tugas menteri adalah bekerja dan menjalankan amanah Presiden, sedangkan keputusan mengenai pergantian kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Karena tugas pembantu Bapak Presiden itu ya hanya bekerja dan bekerja. Itu adalah kewenangan dan prerogatif Bapak Presiden. Tulis ya, tidak elok dan tidak sopan menteri ngomong reshuffle," tambahnya.
Nusron kemudian ditanya mengenai pernyataan Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera terkait kemungkinan adanya sosok baru yang direkrut ke dalam kabinet.
Mardani sebelumnya menyebut tokoh profesional tidak harus berasal dari partai politik untuk dipertimbangkan masuk kabinet.
"Udah. Tidak elok dan tidak pantas saya ngomentari itu. Udah, itu jawabannya," ujar Nusron.
Sebelumnya, Mardani merespons isu penyegaran Kabinet Merah Putih setelah 17 Agustus 2026.
Ia mendukung langkah Prabowo apabila ingin memasukkan sosok baru yang memiliki kapasitas dan integritas ke dalam kabinet.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut menyebut pemerintah memiliki banyak pilihan tokoh untuk mengisi posisi di kabinet.
Menurut Mardani, sosok profesional dari luar partai politik juga layak dipertimbangkan.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.
