Ringkasan Berita
- Ketua DPRD Blitar menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum melalui forum diskusi seperti FGD.
- FGD Jaksa Agung Muda Intelijen berperan sebagai wadah konsolidasi, komunikasi, dan pertukaran gagasan untuk menyamakan pemahaman dan tugas antarlembaga.
- Koordinasi lintas lembaga dianggap kunci untuk mengantisipasi persoalan strategis dalam pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih terarah.
- Forum ini juga membahas posisi strategis DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
- Harapannya, sinergi yang terbangun tidak hanya dalam forum formal, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari masing-masing lembaga.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Konsolidasi/Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Supriadi mengikuti forum bersama jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. FGD menjadi wadah untuk membangun komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, sekaligus membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Supriadi mengatakan, forum tersebut memiliki peran penting dalam menyatukan pemahaman antarlembaga. Menurutnya, komunikasi yang terjalin secara baik akan membantu setiap lembaga memahami tugas dan kewenangannya masing-masing.
"Jadi kegiatan kemarin itu menjadi salah satu forum penting untuk memperkuat konsolidasi, komunikasi, serta pertukaran gagasan antara unsur penegak hukum dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif," kata Supriadi, Selasa (11/8/2026).
Ia menambahkan, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan adanya kesamaan persepsi, langkah yang diambil dalam menghadapi persoalan strategis di daerah dapat dilakukan secara lebih terarah.
FGD tersebut juga menghadirkan Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia sebagai pemateri. Salah satu materi yang dibahas berkaitan dengan perspektif serta posisi strategis DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bagi Supriadi, kegiatan konsolidasi semacam ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kerja antarlembaga. Komunikasi yang terbuka dinilai penting agar berbagai persoalan dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.
Ia berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya terbangun dalam forum formal, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.
"Harapannya tentu sinergitas ini tidak hanya berhenti dalam forum, tetapi dapat terus terbangun dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan daerah," imbuhnya. (adv/ina/msn)
