KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Perubahan data desil yang dinilai tidak wajar menjadi perhatian serius Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Sejumlah warga yang masih layak menerima bantuan justru kehilangan hak setelah mengalami kenaikan desil, meski kondisi ekonomi mereka belum berubah.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Vinanda menggelar rapat koordinasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemkot Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Senin (31/8/2026).
“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam,” ujarnya.
Vinanda menegaskan, ketepatan data menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial sebelumnya telah melakukan pendataan langsung terhadap warga desil 1 hingga 4 dengan melibatkan TRC dan Tagana.
“Kita ingin memastikan jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” kata Wali Kota Kediri.
Ia menyebut pemutakhiran data membutuhkan dukungan banyak pihak karena jumlah warga Kota Kediri mencapai 300 ribu orang. FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas diminta berkolaborasi melakukan survei lapangan agar data benar-benar valid.
Selain itu, Vinanda menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi petugas. Ia menyampaikan, “Jangan sampai kita niatnya membantu masyarakat, tetapi karena kurang memahami aturan, langkah yang kita ambil justru menimbulkan risiko di kemudian hari.”
Ia berharap pola kerja di lapangan dilakukan sistematis mulai dari menemukan persoalan, verifikasi, pelaporan, koordinasi, tindak lanjut, hingga evaluasi.
“Jangan sampai orang yang sudah mampu mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan,” pungkasnya. (uji/mar)
