BLITAR, BANGSAONLINE.com - Polemik pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar memasuki babak baru.
Usai aksi protes pengurus dan atlet, Pemkot Blitar menegaskan agar KONI segera menggelar Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskorkotlub) untuk menetapkan ketua definitif.
Pj Sekdakot Blitar, Tri Iman Prasetyono, menyatakan penetapan ketua definitif menjadi syarat penting sebelum pencairan hibah maupun pemanfaatan aset daerah.
“Semua diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik secara organisatoris, administrasi, keuangan, maupun penggunaan barang milik daerah. Ini prinsip paling dasar,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Menurut dia, tidak tepat jika pelaksana tugas (Plt) mendesak pencairan anggaran, karena mandat utama Plt adalah menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan Muskorkotlub.
“Tidak elok ketika masa jabatannya hanya sementara sebagai Plt, tetapi mendesak permohonan agar anggaran segera dicairkan. Sebaiknya fokus dulu menyelenggarakan Muskorkotlub,” katanya.
Ia menambahkan, pencairan hibah akan diproses jika kepengurusan KONI sudah memiliki ketua definitif yang sah. Tri juga mengingatkan pengelolaan keuangan daerah harus memiliki dasar hukum jelas karena pertanggungjawaban berlaku hingga 20 tahun.
“Jika pencairannya dilakukan secara tidak sah, hal itu masih bisa diusut dan berisiko menjadi persoalan hukum. Pemkot bisa kena, KONI juga bisa kena,” ucapnya.
Sesuai regulasi, pembinaan organisasi olahraga di Kota Blitar telah dilimpahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pemerintah daerah setempat berharap KONI segera menyelesaikan persoalan internal melalui Muskorkotlub agar penyaluran hibah olahraga dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. (ina/mar)
