JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan kelompok yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto ketika mengkritik fenomena "pakar" di ruang publik.
Menurut Pigai, kritik Prabowo tidak ditujukan kepada seluruh ilmuwan atau ahli, melainkan kepada orang yang menyandang status intelektual tetapi sekaligus menjalankan sejumlah peran lain di ruang publik.
Pigai menyebut sejumlah peran tersebut antara lain aktivis, buzzer, influencer, haters, pendukung kelompok politik tertentu, hingga bagian dari kelompok kepentingan. Menurutnya, kondisi itu membuat status seseorang sebagai pakar perlu dilihat bersamaan dengan peran lain yang dijalankannya.
"Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, dirinya sebagai buzzer, dirinya sebagai influencer, dirinya sebagai haters, dirinya sebagai pendukung A, pendukung B, dirinya sebagai kelompok kepentingan," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pigai mengatakan fenomena tersebut dapat ditemukan di media sosial dan internet. Seseorang dengan latar belakang keilmuan tertentu dapat tampil sebagai pakar, tetapi pada saat bersamaan memiliki aktivitas sebagai aktivis, influencer, partisan, atau pendukung kelompok tertentu.
Karena itu, Pigai meminta pernyataan Prabowo tidak dimaknai sebagai kritik terhadap seluruh kalangan ilmuwan. Ia membedakan ilmuwan yang menyampaikan pandangan berdasarkan kapasitas keilmuan dengan orang yang memiliki status akademik sekaligus menjalankan berbagai peran lain.
"Jadi tidak semua. Yang tadi saya bilang, ada salah satu, di mana-mana disebut memang dia profesor, doktor bidang hukum tata negara. Tapi dia menteri dulu, setelah itu anggota DPR RI partai politik, setelah itu jadi pimpinan lembaga tinggi negara, setelah itu jadi aktivis, setelah itu jadi calon pimpinan negara, setelah itu sekarang pengelola sosial media," kata dia.
Dalam penjelasannya, Pigai juga menggunakan istilah "pakar post-truth". Ia mengatakan kelompok tersebut menjadi sasaran kritik Prabowo karena dianggap membungkam atau membenamkan kebenaran dalam perdebatan publik.
"Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran. Pakar post-truth," ujar Pigai.
Pigai kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan buku The Death of Expertise karya Tom Nichols. Menurutnya, perkembangan internet dan media sosial membuat informasi serta pendapat dapat menyebar dengan cepat sehingga masyarakat perlu memahami kapasitas dan posisi seseorang ketika menyampaikan pandangan.
Perbedaan antara pendapat yang didasarkan pada keahlian dan opini yang dipengaruhi peran lain turut menjadi perhatian Pigai. Ia menilai konteks perlu diperhatikan ketika seseorang tampil sebagai narasumber, terutama jika yang bersangkutan juga memiliki aktivitas atau keterlibatan lain di ruang publik.
Pigai turut memberikan sejumlah contoh dari sejarah perdebatan keilmuan dan kebijakan publik untuk menggambarkan risiko ketika informasi yang menurutnya keliru memengaruhi proses pengambilan keputusan. Namun, contoh dan angka yang disampaikan dalam forum tersebut tidak disertai rincian sumber dalam pernyataan yang tersedia.
Meski menjelaskan kelompok yang menjadi sasaran kritik, Pigai memastikan pemerintah tidak menyamakan seluruh ilmuwan dan ahli. Menurutnya, pemerintah tetap membutuhkan ilmuwan untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan.
"Beda dengan ilmuwan, dengan pakar ya. Ilmuwan itu beda, Bapak Presiden memuji, menghormati ilmuwan. Yang menasihati Presiden itu adalah ilmuwan semua," ujar Pigai.
Pigai kembali menegaskan bahwa kritik Prabowo tidak ditujukan kepada seluruh pakar. Menurutnya, yang dipersoalkan adalah fenomena ketika seseorang menyandang status intelektual atau ahli, tetapi sekaligus menjalankan berbagai peran dan kepentingan lain.
