LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan telah menyalurkan 1.618.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekurangan air di sejumlah wilayah.
Distribusi bantuan tersebut berlangsung sejak 28 Juli hingga 1 Oktober 2026. Bantuan menjangkau 13 kecamatan, 34 desa, dan 52 dusun dengan total penerima sebanyak 6.713 kepala keluarga (KK).
Dari keseluruhan distribusi tersebut, sebanyak 828.000 liter air bersih bersumber dari dukungan APBD Kabupaten Lamongan.
Kepala Dinas Kominfo Lamongan, Sugeng Widodo mengatakan distribusi air bersih merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dukungan APBD Provinsi Jawa Timur turut memperkuat penanganan kekurangan air bersih di Lamongan. Sebanyak 630.000 liter air telah disalurkan ke 10 kecamatan, 23 desa, dan 50 dusun dengan jumlah penerima mencapai 7.201 KK.
Selain dukungan pemerintah daerah, penanganan kekurangan air bersih juga melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui program tersebut, sebanyak 160.000 liter air bersih disalurkan ke tiga kecamatan, lima desa, dan 10 dusun dengan sasaran 1.478 KK.
“Jika dijumlahkan berdasarkan sumber bantuan, distribusi air bersih mencapai 1,618 juta liter dengan cakupan wilayah yang cukup luas,” katanya, Selasa (6/10/2026)
BPBD Lamongan memastikan pemantauan terhadap kondisi wilayah yang terdampak kekurangan air bersih terus dilakukan.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan wilayah yang masih membutuhkan pasokan air agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kebutuhan.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan darurat BPBD Lamongan di nomor 0811-326-296.
“Kami terus memantau kondisi di lapangan. Jika memang masih terdapat wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih, penanganan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya. (van)
