SURABAYA (BangsaOnline) - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki KBS mencapai Rp18 miliar. Sayangnya, setelah perkirakan anggaran itu diajukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya menyiapkan anggaran Rp10 miliar. Padahal sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berjanji akan menggelontor dana berapa pun untuk kebutuhan KBS.
Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Fuad Hasan mengaku heran dengan sikap pemkot. Pasalnya, sebelumnya dia diminta untuk merencanakan program dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki KBS. Kemudian, dari sini berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Akhirnya, muncul angka Rp18 miliar untuk perbaikan kebun binatang yang ada di Jalan Setail ini.
Dana sebesar itu mayoritas terserap untuk perbaikan kandang. Tapi setelah susah payah menghitung dan menyusun rencana kerja, pemkot ternyata sudah mengalokasikan dana Rp 10 miliar.
“Seharusnya, sejak awal diputuskan bahwa pemkot menyiapkan dana Rp 10 miliar,” katanya.
Fuad menjelaskan, dalam sistem perusahaan pada umumnya, besaran investasi itu berdasarkan perhitungan kebutuhan. Tapi anehnya, pemkot Surabaya sudah memutuskan besaran anggarannya, tanpa terlebih dulu menghitung kebutuhannya apa saja. Jika anggaran pemkot hanya Rp10 miliar, maka hampir separuh dari pengajuan anggaran dari PDTS KBS sebesar Rp18 miliar.
“Tentunya, jika sudah diputuskan anggarannya Rp10 miliar, nanti kami akan memilih dan memilah lagi. Mana saja kebutuhan yang paling mendesak. Misalnya, perbaikan kandang, nanti akan ada perbaikan sebanyak 30-an kandang,” terangnya.
Terkait dengan izin Lembaga Konservasi (LK) KBS, Fuad mengaku, pekan lalu pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim). Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari hasil studi lingkungan yang sebelumnya sudah dikirimkan ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut). Pertemuandengan BKSDA Jatim ini merupakan rangkaian yang harus dilalui untuk mendapatkan surat LK KBS.
“Hasilnya, masih ada beberapa data yang perlu kami perbaiki lagi. Salah satunya data soal luas kandang. Perbaikan data ini masih dilakukan oleh tim dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya),” bebernya.
Fuad memastikan, dalam seminggu, hasil perbaikan ini akan selesai lagi ke BKSDA Jatim. Jika sudah ada rekomendasi dari BKSDA Jatim, maka akan dikirim ke Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut. Jika sudah data sudah lengkap, Kemenhut akan mengeluarkan LK.
“Target kami, pertengahan bulan Mei ini LK sudah turun. Apalagi kekurangan yang diminta dari BKSDA kan mudah. Tapi yang terpenting, jika kami sudah pegang LK, tidak ada lagi yang menggugat,” harapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku siap menggelontorkan dana berapapun untuk memperbaiki kebun binatang kebanggaan warga Surabaya itu. Pihaknya sudah meminta pada PDTS KBS untuk melakukan penghitungan berapa besar anggaran untuk perbaikan kebun binatang peninggalan wartawan asal Belanda ini.
“Jika LK sudah turun, kami siapkan anggarannya, untuk perbaikan KBS. Nilainya tergantung dari PDTS KBS, mintanya berapa, kami tidak batasi,” ujar Risma.