Sebelumnya, Wakil Bupati Lumajang Drs. As'at Malik, M.Ag mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai arahan Bupati Lumajang DR H Sjahrazad Masdar, MA meminta agar pihak manajemen perusahaan tetap menjamin hak-hak buruh yang di PHK.
"Manajemen pabrik menjamin memberikan pelatihan wirausaha kepada buruh. Selain itu, mereka akan menjamin hak-hak, seperti upah, pesangon dan THR," ucap As'at Malik.
Namun, masih ada keluhan dari para pekerja, bahwa pelatihan wirausaha tanpa adanya permodalan, hal itu akan sia-sia. Apalagi, jika kemudian pesangon yang dijanjikan perusahaan digunakan sebagai modal.
Pasalnya, para buruh sejauh ini belum tahu persis berapa pesangon yang akan diberikan menejemen perusahaan terhadap mereka sebagai modal melanjutkan perekonomian keluarga selanjutnya.
Keluhan dari sejumlah buruh ditanggapi As'at Malik yang menyatakan bahwa untuk keperluan berwirausaha bagi buruh akan dibicarakan khusus antara Pemkab dengan PT HM Sampoerna, termasuk dengan instansi terkait.
"Semuanya tidak bisa dilimpahkan dan ditanggung kepada pemerintah. Dana pemerintah kan terbatas. Harus ditangani dan dipikirkan bersama," ungkapnya.
Wabup juga mengakui, penutupan pabrik rokok PT HM Sampoerna berdampak terhadap banyaknya pengangguran baru di Kabupaten Lumajang.
"Semuanya serba mendadak, sehingga kami tidak bisa segera mengambil tindakan. Namun kami akan mencoba melakukan pendekatan, bahwa 2.700 orang tidak langsung di PHK serentak," katanya.
Dari sisi petani tembkau sendiri, kata Wabup Lumajang, dari laporan yang disampaikan menejemen PT HM Sampoerna, tetap mengambil hasil panen mereka.
Karena yang ditutup hanya di Plant Lumajang saja, sedangkan masih ada pabrik lain yang beroperasional produksinya.
"Cuma di Lumajang dan Jember yang ditutup. Pabrik lain beroperasi dan butuh bahan baku tembakau," pungkasnya.