ilustrasi
PURBALINGGA, BANGSAONLINE.com - Bupati Purbalingga mengancam tak akan mempepanjang izin operasional toko modern berjaringan dan supermarket di wilayah Kabupaten Purbalingga yang tidak menyediakan produk lokal usaha kecil mikro menengah (UMKM). Sebab, bagi toko yang akan memperpanjang izin operasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yakni menjual produk UMKM Purbalingga minimal 20 persen.
Kebijakan tersebut juga merupakan untuk mewujudkan bela beli Purbalingga. Sektor pemasaran saat ini masih menjadi kendala bagi berkembangnya UMKM. Kerena itu, keberadaan toko modern berjaringan harus dapat mewadahi produk lokal UMKM.
“Toko modern diwajibkan menyediakan produk UMKM Purbalingga seperti sapu, kerajinan dari tempurung dan produk lainnya,” katanya, Selasa (25/10).
Semua organisasi pemerintah daerah (OPD) baik tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa wajib menyediakan produk dari Purbalingga di setiap acara. Begitu juga untuk konsumsi air minum, untuk acara rapat harus menggunakan produk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan tidak boleh merk lain.
“Alfamart, Indomart juga harus menyediakan produk air minum PDAM, kalau tidak akan kami tutup, dan tidak akan saya berikan perpanjangan izin operasinya.”
Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemkab Purbalingga dalam membangun dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta melestarikan UMKM. “Jadi kalau mau membela produk Purbalingga harus membeli produk Purbalingga.”
mulai 1 Januari 2017 UMKM yang ada di purbalingga juga akan diberi modal atau pinjaman bunga murah tanpa agunan, hal tersebut agar nanti UMKM menjadi mitra pemkab, sehingga setiap pemkab ada acara atau kegiatan baik dinas, kecamatan dan desa harus menggunakan makanan khas purbalingga.
“Bagi yang tidak mengunakan akan dijadikan temuan serta mengembalikan anggaran yang sudah digunakan,” pungkasnya. (bym1/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BANGSAONLINE VIDEO
