Agatha Retnosari, anggota DPRD Jatim saat melaksanakan pengobatan gratis di kawasan Jogoloyo, Gunungsari, Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap tanggal 7 April, tahun ini dilalui dalam suasana duka cita oleh ribuan tenaga medis Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur. Pasalnya, ribuan tenaga medis yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota sejak bulan Januari hingga saat ini belum menerima gaji.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari mengakui, dirinya juga mendapat info kalau 16 dari 38 kabupaten/kota tahun ini belum mencairkan gaji untuk para tenaga medis Ponkesdes. Kondisi itu tentu membuat pihaknya prihatin. Karena, sudah seharusnya para tenaga medis ini mendapatkan gaji yang menjadi haknya secara tepat waktu.
“Kami berharap tenaga medis di Ponkesdes segera mendapatkan gaji yang merupakan haknya tepat waktu. Tak boleh lagi ada tunggakan gaji, apalagi sampai 3 bulan lebih,” tegas alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu, Jumat (7/4).
BACA JUGA:
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menilai, sejatinya program Ponkesdes ini bagus, bahkan bisa dibilang ini program unggulan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Pakde Karwo. Program ini bagus karena bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pedesaan.
Hanya saja, Agatha mengkritik keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis Ponkesdes yang selalu terlambat. Kondisi itu menjadikan jalannya program ini menjadi tidak maksimal. Karena bagaimanapun juga, meskipun dasarnya kemanusiaan, tapi para tenaga medis Ponkesdes juga berhak mendapat bayaran. Terlebih, mereka punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi karena mereka juga manusia.
“Keterlambatan pembayaran gaji ini kan sebenarnya masalah administrasi saja. Ke depan kami berharap pihak pemprov serta pemkab dan pemkot bisa menata masalah ini lebih baik. Dengan begitu program ponkesdes yang baik ini bisa berjalan secara maksimal,” ujar Bendahara DPD Taruna Merah Putih (TMP) Jatim ini.
Agatha berharap Hari kesehatan se-Dunia dapat menjadi momentum perbaikan di bidang kesehatan di Jawa Timur, khususnya perbaikan nasib para PTT bidang kesehatan di Jawa Timur. Baik itu dokter PTT, Bidan PTT, Perawat PTT. Dirinya mendorong agar mereka dapat segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab dalam hal kesehatan, mereka adalah ujung tombak, khususnya di ranah promotif dan preventif.
Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim 1 yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini meyakini, perubahan itu dapat diupayakan dengan revisi terhadap Undang-Undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“DPRD Jatim sendiri telah berupaya untuk mengawal perubahan UU ini dan mendorong kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk memberikan dukungan politis terhadap perubahan UU ini,” pungkas Agatha. (mdr/rev)
