Telaah Pencabutan Moratorium PNS, Dewan Sidoarjo Desak BKD Lakukan Kajian Beban Kerja ASN

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Sidoarjo menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo. Komisi Hukum dan Pemerintahan ini meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan kajian tentang distribusi dan beban kerja ASN. Tujuannya memaksimalkan kinerja ASN.

Anggota Komisi A, Isa Hasanuddin mengatakan, perlu ada kajian terhadap jumlah ASN, baik PNS maupun Non-PNS, yang sudah ada. Hal itu perlu untuk mengetahui apakah jumlah ASN yang ada, sudah cukup, kelebihan atau malah kurang.

Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari

“Perlu dikaji mendalam beban kerja dengan jumlah ASN yang ada,” cetusnya, Selasa (2/5).

Dengan kajian itu, nantinya diharapkan ada hitungan yang jelas antara beban pekerjaan dengan jumlah ASN di sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan begitu, tidak muncul kesan ada ASN yang menumpuk di sebuah OPD dan sejumlah posisi jabatan malah lowong di OPD lainnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, dengan kajian tersebut, nantinya Pemkab bakal memiliki landasan dasar untuk tetap melaksanakan moratorium PNS atau mencabutnya. “Kalau ASN sudah mencukupi, ya moratorium tetap jalan. Namun kalau kurang, ya otomatis ASN harus ditambah agar pelayanan masyarakat tidak terabaikan,” tandasnya.

Baca Juga: Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat

Dia juga menyoroti belum dilaksanakannya regulasi terkait ASN non-PNS, sehingga muncul ketidakseragaman terkait jumlah gaji. Dia mencontohkan terkait ada perbedaan jumlah gaji pada jukir, pengawas jukir, banpol hingga guru tidak tetap (GTT). Sehingga di antara mereka ada yang bekerja setengah hati. “Kalau dasar regulasinya sama, mestinya gajinya sama,” beber Isa Hasanuddin. (sta/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News